Rabu, 13 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Politik
PEMILU 2019

Logistik Telat, KPU Bali Minta Sekertaris KPU Buleleng Dicopot

17 April 2019, 20: 52: 53 WIB | editor : I Putu Suyatra

Logistik Telat, KPU Bali Minta Sekertaris KPU Buleleng Dicopot

HITUNG SUARA: Proses penghitungan suara untuk Pilpres yang dilaksanakan di TPS 22, Lingkungan Banyuning Selatan, Kelurahan Banyuning. (I PUTU MARDIKA BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, SINGARAJA - Sejumlah TPS di Kecamatan/Kabupaten Buleleng terpaksa mengundur waktu pencoblosan pada Rabu (17/4) pagi. Itu terjadi lantaran molornya pendistribusian logistik yang dilakukan oleh KPU Buleleng terhadap 11 kelurahan di Kecamatan Buleleng. Akibatnya, waktu pencoblosan baru bisa dilaksanakan pada pukul 09.00 Wita atau molor dua jam dari waktu pelaksanaan yang ditetapkan nasional yakni pukul 07.00 Wita.

Informasi yang dihimpun menyebutkan jika proses pendistribusian logistik dari Gudang KPU Buleleng yang berlokasi di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng baru dilaksanakan pada pukul 06.15 Wita. Pendistribusian ini menyasar 11 kelurahan dari 17 kelurahan yang ada di Kecamatan Buleleng.

Seperti yang terjadi di sejumlah TPS di Kelurahan Banyuning. Logistik pemilu baru diterima pukul 07.00 Wita dan di drop di Kantor Kelurahan Banyuning. Meski diterima pukul 07.00 Wita, namun pencoblosan tak serta merta bisa langsung dilaksanakan. Selanjutnya barulah logistik didistribusikan ke 51 TPS yang berada di Kelurahan Banyuning.

Sebab Panitia Pemungutan Suara (PPS) mesti harus melakukan pengecekan dan penghitungan terhadap jumlah surat suara serta formulir lainnya.

“Proses pendistribusian logistik dari kantor kelurahan Banyunung ke 51 TPS hingga pukul 08.00 Wita. Sehingga proses pencoblosan baru bisa dimulai pukul 09.00 Wita,” ujar salah satu anggota PPS Kelurahan Banyuning, Ida Komang Cakra.

Lanjut Cakra, kacaunya pendistribusian logistik ini baru pertama kali terjadi selama perhelatan pesta demokrasi. Kondisi inipun menimbulkan kekecewaan dari para pemilih yang hendak menyalurkan hak pilihnya.

Seperti terlihat di TPS 22, 23 dan 24 yang berlokasi di Lingkungan Banyuning Selatan, Kelurahan Banyuning. Sejumlah pemilih yang kecewa karena terlalu lama menunggu akhirnya memilih pulang. Bahkan ada yang tak mau balik lagi ke TPS.

“Banyak yang kecewa. Mereka pulang dan tidak balik lagi. Ini keterlambatannya sangat keterlaluan. Bisa dibilang persiapannya tidak matang,” kata salah satu warga Dewa Nyoman Redana.

Kondisi itupun sangat dikhawatirkan Ketua Bawaslu Bali, Ketut Aryani. Sebab terlambatnya pengiriman logistik berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya.

 “Masalah keterlambatan logistik ini tentu berpengaruh ke tingkat partisipasi pemilih. Karena pelaksanaan pemungutan suara terlambat gara-gara logistik terlambat datang. Orang mau memilih ya terpaksa pulang, karena lama menunggu,” katanya.

Sedangkan terkait sanksi, Ketua Bawaslu Aryani menyebut, pihaknya mencatat semua persoalan tersebut sebagai temuan. Aryani mengatakan, temuan tersebut belum mengarah kepada pidana Pemilu. “Nah kalau ke Pidana rasanya tidak ada, tetapi ini bisa ke pelanggaran kode etik,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan yang dikonfirmasi saat melakukan kunjungannya ke Buleleng menegaskan, lambannya penditribusian logistik sebagai akibat buruknya manajemen KPU dan sekretariat KPU Buleleng.

Bahkan Lidartawan mengusulkan pencopotan Sekertaris KPU Buleleng, I Putu Aswina.“Ini hanya soal manajemen saja. Mestinya tenaga ditambah, justru tidak dan ditinggal. Saya sudah ngomong dengan Pak Bupati Buleleng, segera copot Sekretaris KPU. Nanti kalau dia menyelenggarakan Pemilu lagi, amburadul lagi,” akunya kepada awak media.

Lanjut Lindartawan, keterlambatan pendistribusian logistik tersebut tidak sampai ke ranah Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP). “Itu hanya teknis saja. Jadi tidak sampai ke DKPP,” tutupnya.

(bx/dik/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia