Senin, 27 May 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Enam Desa di Buleleng Ajukan Pengelolaan Hutan

19 April 2019, 22: 43: 39 WIB | editor : Nyoman Suarna

Enam Desa di Buleleng Ajukan Pengelolaan Hutan

Kepala Dinas PMD, Made Subur. (I PUTU MARDIKA/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, SINGARAJA -  Sebanyak enam desa di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 mengajukan permohonan pengelolaan hutan desa. Jumlah ini menyusul empat desa yang telah lebih dulu diberikan hak pengelolaan hutan desa oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, I Made Subur mengatakan, jumlah ini akan ditingkatkan secara bertahap. Penambahan juga masih disusun, termasuk Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt dan Desa Sepang Kelod, Kecamatan Busungbiu.

Enam desa ini yaitu Desa Sepang, Desa Pemuteran, Desa Sumberkima, Desa Patas, Desa Tembok, dan Desa Penuktukan. “Kami  susun dan ajukan enam desa ini dulu untuk tahap awal,” jelasnya.

Ada sejumlah pertimbangan mengapa desa itu diusulkan untuk mengelola hutan desa. Ke depan, secara langsung desa itu bertanggung jawab menjaga kelestarian hutan yang ada di masing-masing desa secara swadaya.

“Di Pemuteran sering terjadi banjir. Kami rencanakan pemanfaatan hutan desa untuk pembuatan embung. Kala musim hujan, air bisa tertampung. Sebaliknya,  musim kemarau, airnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat,” ujar Made Subur.

Made Subur mengungkapkan, hutan desa nantinya dimanfaatkan untuk aspek sosial, ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Bahkan diharapkan mendukung program Gubernur Koster yaitu Bumi Banten.

Kedepan Bumi Banten yang dirancang setiap desa akan memiliki luas 20 hektar. Bumi Banten diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yadnya orang Bali di desa itu sehingga bila berlebihan, bisa disalurkan ke desa lain.

“Selama ini luasan lahan belum cukup untuk membuat Bumi Banten. Dengan diberikannya pengelolaan hutan desa selama 35 tahun, kami yakin bisa mewujudkan program Bumi Banten,” ungkapnya.

Pengelolaan hutan desa ini juga diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan. Menurutnya, jika hutan sudah dijaga, akan memberikan kehidupan bagi masyarakat, termasuk akan dikelola oleh Bumdes.

“Harapan kami, ada unit pengelolaan hutan desa di dalam Bumdes. Dengan begitu, lapangan pekerjaan akan terbuka termasuk pengawasan, pemeliharaan dan pemasaran,” tutup Made Subur.

(bx/dik/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia