Selasa, 21 May 2019
baliexpress
icon featured
Kolom
LOLOHIN MALU

Wakil Rakyat dari Desa Kecil, Jadi Pejuang Desa atau Bupati Kecil?

Oleh: Made Adnyana Ole

20 April 2019, 07: 02: 50 WIB | editor : I Putu Suyatra

Wakil Rakyat dari Desa Kecil, Jadi Pejuang Desa atau Bupati Kecil?

Made Adnyana Ole (DOK. BALI EXPRESS)

INI dongeng politik yang ditulis dari cerita nyata. Dulu, pada pemilu-pemilu lalu, terdapat sejumlah desa kecil yang selalu dianggap terpencil alias tertinggal secara politik,  dan selalu hanya menjadi obyek politik dalam setiap hajatan Pemilu. Disebut terpencil secara politik, karena desa itu tak pernah punya caleg dari partai mana pun, tapi suara warganya selalu dikeruk untuk memenangkan caleg dari kota, atau caleg dari desa lain yang dianggap lebih kota.

Lalu, pada saat para caleg itu naik ke kursi Dewan, nasib desa itu tak berubah. Nasibnya tetap terpencil sekan-akan dibiarkan terpencil dan tak maju-maju secara politik, agar desa itu tetap tak punya caleg yang layak diusung sendiri dalam pemilu, dan dipilih sendiri oleh warga desa itu. Dengan begitu, suaranya tetap bisa dimanfaatkan oleh caleg dari kota, atau caleg dari desa lain yang tinggal di kota, yang sudah berkali-kali naik jadi anggota Dewan.    

Pada Pemilu 2019 ini, dengar-dengar, banyak caleg dari desa-desa terpencil memberanikan diri untuk maju dan bertarung berebut kursi Dewan. Dan saya selalu senang mendengar berita itu. Dan usai hari pencblosan, di tengah proses penghitungan suara sementara, saya makin senang jika mendengar ada caleg yang lahir dan tinggal  di sejumlah desa kecil dan terpencil itu punya peluang besar untuk lolos ke kursi Dewan. Karena dengan begitu ada harapan desa-desa kecil dan terpencil yang nasibnya selalu kecil dan terpencil akan diperjuangkan oleh putra atau putri daerahnya sendiri, yang diperjuangkan secara langsung dari desa kecil, bukan desa kecil yang diperjuangkan dari kota besar.

Bukankah harapan itu sungguh-sungguh mulia? Caleg dari desa kecil dan tertinggal itu yang kemudian duduk di kursi Dewan akan selalu bicara soal desanya dalam rapat dan sidang. Karena hanya dia yang tahu bagaimana kondisi desanya dan apa yang harus diperjuangkan untuk desanya yang terus-terusan tertinggal secara politik -- yang kemudian tertinggal juga secara ekonomi karena tak pernah sungguh-sungguh diperjuangkan secara politik.

Caleg yang lahir dan besar dari desa kecil itu pasti tahu apa yang diperlukan oleh desanya dan apa-apa program yang harus ditolak karena dianggap akan merusak desanya. Hanya caleg yang lahir, besar, dan hidup di desa kecil dan terpencillah  yang paham tentang betapa kecil dan terpencilnya desa itu. misalnya seberapa miskin desanya, dan apa potensi yang dimiliki oleh desanya agar desa itu merangkak makin maju.

Maka, dengan begitu, caleg dari desa kecil itu bisa sekaligus menjadi pejuang politik bagi desanya sendiri, bukan pejuang politik bagi partainya, bukan juga pejuang politik bagi kantong pribadinya.  Dengan begitu pula ia semakin dicintai warga desanya dan akan dipilih pada setiap pemilu, meskipun misalnya ia loncat-loncat partai. Desanya sendiri adalah modal politik sekaligus tempat untuk berjuang demi kemanusiaan dan mengabdi untuk kemajuan.

Ah, secara ideal, itu tampak gampang, mulus, dan mudah. Yang terjadi bisa saja sebaliknya. Seorang caleg dari desa kecil dan terpencil, ketika diberi kesempatan duduk di kursi Dewan, ia bukannya menjadi pejuang yang memperjuangkan nasib desanya, melainkan ia bisa menjadi bupati kecil di desanya sendiri. Bupati kecil yang dengan kekuasaannya bisa menentukan nasib desa sesuai keinginannya. Bahkan perbekel atau kepala desa, kepala subak, kepala sekolah, kelian gong, ketua PKK, prajuru desa adat, ketua sekaa teruna, kelompok mancing, termasuk koordinator sekaa tuak pun dianggap bawahannya dan diatur-atur dengan kekuasaannya. Warga desa bahkan diminta berterima kasih kepada sang anggota Dewan jika ia sudah berhasil menyalurkan berbagai bantuan ini-itu ke desa, meski misalnya bantuan itu hanya berupa sepoting kain untuk ibu-ibu PKK. Padahal seharusnya dialah yang berterima kasih kepada warga desa karena sudah menjadikannya anggota Dewan.

Dengan menjadi bupati kecil, seakan-akan dialah kepala wilayah di daerah pemilihannya, yakni di desanya sendiri, termasuk di desa-desa sekitarnya. Sebagai kepala wilayah di daerah pemilihan, maka dia menganggap dirinya punya kekuasaan seperti pejabat ekskutif yang mengijinkan atau tidak mengijinkan sesuatu terjadi dan sesuatu terbangun di desa itu. Bahkan seperti pejabat ekskutif ia kadang ngambek jika tak diundang untuk membuka jalan santai dalam rangkap perayaan ulang tahun desa, padahal ia tak berperan apa-apa dalam perayaan itu.

Jadi, jika seseorang dari desa kecil dan terpencil mendapat kesempatan terpilih duduk di kursi empuk Dewan, gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Jangan sampai jatah dari desa kecil itu direbut kembali oleh caleg yang itu-itu saja, yang modalnya besar, yang sejarah kepartaiannya sudah bisa dianggap memfosil. Selalulah dekat dengan warga desa sendiri.

Ketika beberapa duduk di kursi Dewan, usahakan jangan tiba-tiba berpikir untuk menggadaikan SK jabatan untuk meminjam modal demi bisa memiliki rumah di kota dan mobil mewah, lalu meniru-niru gaya hidup politikus besar yang sejak dulu memang sudah kaya raya. Selalulah berada di tengah masyarakat desa karena toh semua warga desa adalah teman masa kecil dan saudara dekat.

Ini paling penting, jangan sekali-sekali mematikan HP menjelang Hari Raya Galungan, karena biasanya warga desa akan banyak menelepon untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan, sembari menyampaikan aspirasi soal mahalnya harga daging babi. Ingat itu.  (*)

(bx/dik/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia