Sabtu, 21 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Soal Dugaan Politik Uang, Somvir Diadukan ke Bawaslu

22 April 2019, 08: 11: 03 WIB | editor : Chairul Amri Simabur

Soal Dugaan Politik Uang, Somvir Diadukan ke Bawaslu

Ketua Bawaslu Buleleng, Putu Sugi Ardana. (Putu Mardika/Bali Express)

Share this      

BALI EXPRESS, SINGARAJA-Caleg Partai Nasdem, Somvir yang bertarung di Dapil Buleleng untuk DPRD Bali dilaporkan ke Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Buleleng.

Somvir dilaporkan oleh seorang warga bernama Karel dan Komang Edi Arta Wijaya atas dugaan praktik money politic yang dilakukan di wilayah Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, akhir Maret lalu.

Informasi yang dihimpun menyebutkan aksi politik uang itu diduga terjadi pada Jumat 29 Maret lalu. Somvir datang bersama asistennya sebanyak 4 orang dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner hitam.

Tujuannya adalah untuk melakukan sosialisasi di rumah Carulus Bisman Bela alias Karel, 56 warga Kelurahan Kaliuntu. Konon, saat acara itu warga yang hadir dijanjikan uang Rp 100 ribu apabila memilih dirinya.

Setelah menggelar sosialisasi, Somvir dikabarkan menyerahkan uang sebanyak Rp 500 ribu dan sekotak kartu nama pada Karel serta warga lainnya, Komang Edi Arta Wijaya. Uang itu disebut sebagai uang muka untuk dibagikan sebelum hari pencoblosan.

Namun uang itu tak dibagikan. Karel mengaku tertekan. Sebab ada peringatan dari seseorang, agar hati-hati biar tidak ikut terjerat hukum. “Saya takut membagikan uangnya. Kami laporkan ini karena takut. Apalagi ada informasi kalau orang yang membagikan juga bisa kena hukum,” kata Karel.

Saat melapor ke Bawaslu Buleleng, Karel dan Komang Edi membawa bukti uang tunai Rp 500 ribu. Bukti itu kemudian diserahkan pada Bawaslu Buleleng, pada Sabtu (20/4) lalu, dan diterima oleh Ketua Bawaslu Buleleng, Putu Sugi Ardana.

Atas laporan tersebut, Ketua Bawaslu Buleleng Putu Sugi Ardana menjelaskan setelah dipelajari, laporan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti. Sebab peristiwa yang diduga politik uang itu telah terjadi pada 29 Maret lalu, namun baru dilaporkan pada 20 April.

“Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, tujuh hari setelah peristiwa diketahui namun tidak dilaporkan, maka peristiwa itu dianggap kadaluarsa,” kata Sugi Ardana, Minggu (21/4) siang.

Sedangkan untuk bukti uang dan kartu nama, Sugi Ardana mengatakan, barang-barang itu dititipkan di Bawaslu Buleleng. Para penerima khawatir uang itu dijadikan alasan bahwa penerima juga melakukan praktik politik uang. Bawaslu telah membuat berita acara penitipan uang dan barang. Sehingga barang itu bisa diambil kapan saja oleh yang menitipkan.

(bx/dik/hai/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia