Senin, 09 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Terkait Surat Satu Jalur, Bawaslu Periksa Prajuru Desa Pakraman Badung

23 April 2019, 18: 30: 24 WIB | editor : Nyoman Suarna

Terkait Surat Satu Jalur, Bawaslu Periksa Prajuru Desa Pakraman Badung

BAWASLU : Prajuru Desa Pakraman Badung, Desa Melinggih, Payangan saat diperiksa Bawaslu Gianyar, Selasa (23/4). (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, GIANYAR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gianyar, Selasa  (23/4), meminta keterangan para saksi, terkait beredarnya surat satu jalur di Desa Pakraman Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan.

Seperti diketahui, surat itu merupakan surat dukungan memilih capres dan caleg satu jalur dari PDIP dengan kop Desa Pakraman Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan. Mulai dari Perbekel Desa Melinggih, Nyoman Surata dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Melinggih, Anak Agung Gde Agung Muliawan, diminta keterangannya oleh Bawaslu.

Ketua Bawaslu Gianyar, Wayan Hartawan menjelaskan, salah satu komisioner Bawaslu, Gede Sutirta, telah memeriksa kedua saksi tersebut secara bergiliran. “Perbekel menerangkan, memang benar bahwa Made Suyantara adalah kelian dinas dan ikut menanda-tangani surat tersebut,” terang Hartawan selesai memerisa saksi.

Berdasarkan keterangan, perbekel sudah pernah memberikan surat cegah dini kepada semua perangkat desa di bawahnya berkaitan netralitas pilkada dan pemilu. Namun terkait surat satu jalur, perbekel Melinggih mengaku, baru mengetahuinya setelah 17 April. “Saat di kantor desa, hal itu menjadi bahan pergunjingan dan viral.  Mulai dari sana, perbekel mengaku baru tahu,” ungkapnya.

Ketua PPS Desa Melinggih, Anak Agung Gde Agung Muliawan, menerangkan, anggota KPPS yang melaksanakan tugas di Banjar Badung, Desa Melinggih. terdiri atas Made Suyantara (kelian dinas) di TPS 13, AA Putra Suela di TPS 11, Murkiyasa (kelian adat) di TPS 11, dan Wayan Darmika (bendesa) di TPS 12.

“Ketua PPS Melinggih pun mengaku baru tahu setelah surat itu viral di media sosial,”  ujar Hartawan.

Mengenai pemeriksaan, Hartawan menyatakan, pihaknya baru sebatas memastikan. “Tadi mereka minta penjadwalan ulang, karena ada upacara adat di desa. Beliau siap diklarifikasi, Kamis (25/4), nanti kami perdalam berkaitan surat-surat itu,” tandasnya. 

Proses klarifikasi juga baru berjalan. “Kami masih menggali. Kami belum mengklarifikasi mendalam, apakah hal itu memang benar atau tidak. Jadi kami belum bisa menyimpulkan. Selain klarifikasi, juga akan ada kajian. Apakah ini pidana pemilu atau bukan, ini baru klarifikasi,” terang Hartawan.

Sementara itu, kuasa hukum pihak Desa Pakraman Badung, Made Narayana, memohon penundaan waktu pemeriksaan. “Karena ada kesibukan di desa adat Melinggih, kami mohon klarifikasi dilakukan  tanggal 25 April. Kalau sekarang mepet. Kebetulan yang dipanggil ada kesibukan adat di desanya,” imbuhnya.

(bx/ade/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia