Selasa, 25 Jun 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Konsep Perkereta-apian Belum Dapat Respons Presiden

26 April 2019, 14: 27: 29 WIB | editor : Nyoman Suarna

Konsep Perkereta-apian Belum Dapat Respons Presiden

KERETA API - Gubernur Bali Wayan Koster usulkan program kereta api di Bali kepada Presiden Jokowi. (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster dan beberapa bupati di Bali belum lama ini bertemu langsung Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Koster menjabarkan berbagai program yang hendak dilakukan di Bali.

Salah satu program yang dijabarkan Koster adalah di bidang transportasi, yakni konsep perkereta-apian. Namun sayang, program tersebut  belum mendapatkan respons Presiden Jokowi. Karena itu, konsep tersebut tidak akan diprogramkan dalam APBN.

Hal itu diungkapkan Koster usai menyerahkan SK kepada 772 orang CPNS di Kantor Gubernur. “Belum dapat respon secara langsung dari Presiden,” kata Koster.

Menurutnya, konsep ini akan direalisasikan dalam skema anggaran lain. Namun, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan KAI (Kereta Api Indonesia) akan presentasi di Bali untuk menyiapkan konsep yang pas untuk Bali.

 “Saya katakan (ke Presiden) ini sangat penting bagi Bali sebagai moda transportasi yang berorientasi pada pelayanan ke depan,” imbuhnya.

Lain lagi dengan rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Bali yang juga diusulkan Koster. Program itu justru mendapatkan respons langsung dari Jokowi. Bahkan Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) langsung diinstrusikan menyusun rencana pembangunannya plus tahapannya.

“Kalau bisa dimulai 2019 ini. Beliau (presiden) tanya berapa RAB-nya. Saya bilang, belum Pak, karena masih menyelesaikan status lahannya dulu. Bulan Juli baru selesai. Setelah itu menyusun RAB,” sebutnya.

Mengenai desain dan studi Pusat Kebudayaan Bali tersebut, sambung Koster, sepenuhnya dilakukan Kementerian PUPR. Sedangkan untuk konten lokalnya, disiapkan Pemprov Bali. “Bagi Presiden, Pusat Kebudayaan Bali itu sangat penting buat Bali. Jadi diprioritaskan,” imbuhnya.

Program berikutnya yang mendapatkan perhatian Jokowi, menyangkut anggaran bagi desa adat yang bersumber dari APBN. Untuk yang satu ini, Presiden Jokowi menyetujuinya. Hanya saja, sejauh ini masih dicarikan skema yang tepat untuk menerapkannya.

 “Skemanya ini yang lagi dipikirkan. Apakah basisnya menggunakan desa adat atau nomenklatur di kementerian. Masing-masing ada konsekuensinya. Skema apa yang lebih tepat, agar tidak menimbulkan kecemburuan daerah lain. Ini yang masih dipikirkan,” sebutnya.

Selain itu, program lainnya yang mendapatkan perhatian Presiden, yakni menyangkut infrastruktur. Di antaranya soal jalan lingkar Bali, pengembangan pelabuhan bagi penyeberangan ke Nusa Penida dan Lembongan. Kemudian pengembangan Pasar Sukawati, serta pengembangan RSUD Tabanan di Nyitdah, Kediri.

 “RUSD Tabanan perlu didorong lagi, karena belum secara spesifik diperintahkan. Tadinya mau disiapkan dengan skema pinjaman lunak dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) yang dicicil lewat DAK. Saya bilang jangan pak. Biarlah ini jadi hadiah untuk Ibu Bupati (Eka Wiryastuti) yang akan menyelesaikan tugasnya tahun depan, agar (pengembangan RSUD Tabanan) diprogramkan di Kementerian Kesehatan,” pungkasnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia