Jumat, 06 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Soal Logistik Molor, Bawaslu Panggil Sekretaris dan Komisioner KPU

29 April 2019, 20: 44: 38 WIB | editor : Nyoman Suarna

Soal Logistik Molor, Bawaslu Panggil Sekretaris dan Komisioner KPU

BERI PENJELASAN: Sekretaris KPU Buleleng Putu Aswina saat ditemui seusai memberikan klarifikasi ke Bawaslu Buleleng, Senin (29/4). (I PUTU MARDIKA/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, SINGARAJA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buleleng memanggil sekretaris beserta tiga orang komisioner KPU Buleleng, Senin (29/4) siang. Mereka dimintai keterangan soal molornya pendistribusian logistik pada Pemilu, Rabu (17/4) lalu.

Langkah ini sebagai tindak lanjut atas klarifikasi yang dilakukan Bawaslu terhadap ketua serta divisi teknis penyelenggara KPU Buleleng beberapa waktu lalu. Mereka yang dipanggil, antara lain Sekertaris KPU Buleleng Putu Aswina dan ketiga komisioner, masing-masing Gede Bandem Samudra, Made Sumertana dan Nyoman Gede Cakra Budaya.

Aswina tak menampik pendistribusian logistik di beberapa TPS di Kecamatan Buleleng sempat molor. Bahkan ada beberapa TPS di Kelurahan Banyuning yang baru menerima logistik saat hari pencoblosan, hingga pukul 06.00.

Saat diklarifikasi, Aswina mengklaim, molornya pendistribusian logistik bukan karena kekurangan tenaga, tetapi disebabkan beberapa perlengkapan, seperti tinta, dan formulir C1 yang kurang. Terlebih KPU Buleleng tidak memiliki kewenangan untuk menambahkan perlengkapan yang kurang tersebut. Sehingga pihaknya tepaksa menunggu kiriman dari provinsi atau pusat.

 “Tidak ada sedikit pun niat untuk menghambat jalannya demokrasi. Agar tidak terjadi keterlambatan, kami akui, dengan sangat terpaksa ada kelengkapan seperti tinta yang harusnya dapat dua, hanya kami isi satu, agar dapat segera dikirim ke TPS. Kekurangan formulir juga kami cetak setelah proses penghitungan surat suara berjalan. Meski pencetakan itu bukan kewenangan kami, tetapi harus kami lakukan, agar semua bisa berjalan baik,” jelasnya.

Terkait jumlah tenaga kerja yang ditugaskan di gudang KPU Buleleng, sebut Aswina, sejatinya tidak ada masalah. Pihaknya mengaku telah mendatangkan 30 pekerja, termasuk relawan. Hanya, pengerjaannya menjadi terhambat karena pihaknya harus menunggu datangnya logistik yang dikirim provinsi.

“Kalau kami banyak mendatangkan pekerja, juga tidak akan menyelesaikan masalah. Sedikit atau banyak pekerja, tidak akan memecahkan masalah, karena  kebutuhan logistik ada yang kurang, sehingga kami harus berkoordinasi dan menunggu,” terangnya.

Di sisi lain, Cakra Budaya yang ditemui usai memberikan klarifikasi mengungkapkan, pihaknya dipanggil sebagai saksi terkait molornya distribusi logistik pada 16 April lalu. Cakra mengklaim telah menyampaikan kepada Bawaslu Buleleng. “Ya seputaran distribusi logistik waktu 16 April lalu. Sudah kami sampaikan,” singkatnya.

Sementara Ketua Bawaslu Buleleng Putu Sugi Ardana mengatakan, hasil klarifikasi KPU Buleleng ini akan kembali didalami bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sehingga dirinya belum dapat menyimpulkan apakah keterlambatan ini dapat disebut sebagai sebuah pelanggaran atau tidak.

“Kami undang klarifikasi untuk investigasi. Apakah penyebab keterlambatan pendistribusian logistik, kendalanya apa? Kami kaji, dalami. Karena tidak semua keterlambatan itu dapat disebut sebagai sebuah pelanggaran,” ungkap Sugi Ardana.

Untuk menjadi temuan pelanggaran, lanjutnya, mesti harus ada dua alat bukti yang cukup. Saat ini, sebut Sugi Ardana, barang bukti yang dikumpulkan baru dari hasil pengawasan saja. Sehingga selama diperlukan, komisioner KPU Buleleng akan dipanggil lagi untuk digali keterangannya.

 “Walaupun komisioner ini bukan membidangi logistik, tetapi ini kan kolektif kolegial. Secara kelembagaan, ya bertanggung jawab. Untuk menjadi temuan, ya harus ada dua alat bukti yang cukup,” tutupnya.

(bx/dik/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia