Minggu, 17 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Ribuan Orang Kehilangan Pekerjaan, KMHDI: Ekonomi Digital Ancam Buruh

01 Mei 2019, 16: 35: 58 WIB | editor : I Putu Suyatra

Ribuan Orang Kehilangan Pekerjaan, KMHDI: Ekonomi Digital Ancam Buruh

Ketua Presidium Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) I Kadek Andre Nuaba (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, JAKARTA - Ketua Presidium Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) I Kadek Andre Nuaba mengungkapkan ekonomi digital yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya menjadi solusi bagi kaum buruh.

“Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini terjadi didominasi akibat adanya otomatisasi atau digitalisasi yang massif terjadi akibat adanya pengembangan ekonomi digital, di dalamnya terdampak terhadap buruh yang bekerja di sektor transportasi, retail, perbankan, dan manufaktur khususnya otomotif,” ungkapnya.

Labor Institute mencatat lebih kurang 100 ribu pekerja kehilangan pekerjaannya di tahun 2018 ini dikarenakan digitalisasi di sektor tersebut. Dan diprediksi akan terus meningkat di tahun 2019.

Menurut Andre, PHK akan berdampak pada tumbuhnya informalisasi tenaga kerja dengan akan semakin menjamurnya Pekerja Kaki Lima (PKL) atau pekerja mandiri yang akan menimbulkan kesemerautan penataan kota-kota besar, yang akan berdampak terhadap permasalahan sosial.

“Pemerintah perlu membuat blue print strategi penciptaan lapangan kerja di era digitalisasi dan juga harus mulai fokus pada revitalisasi sistem pendidikan yang mengedepankan keterampilan digital,” sambung Andre.

Selain itu, menurutnya sistem outsourcing juga masih menjadi masalah yang paling krusial bagi kaum buruh Indonesia. Minimnya perlindungan bagi tenaga kerja outsourcing, seperti minimnya perlindungan terhadap Jaminan Sosial (BPJS), kontrak kerja yang tidak adil, dan tenaga kerja outsourcing yang dibayar dibawah upah minimum.

“Untuk itu pemerintah harus hadir untuk meningkatkan pengawasan terjadap pengguna tenaga kerja kita dan perlu merevisi sistem pengupahan buruh di Indonesia yang harus mengedepankan kebutuhan hidup layak para buruh,” tutupnya.

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia