Rabu, 26 Jun 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Matangkan Draf Pergub PHKB, Disbud Siapkan Dengar Pendapat

02 Mei 2019, 09: 18: 34 WIB | editor : I Putu Suyatra

Matangkan Draf Pergub PHKB, Disbud Siapkan Dengar Pendapat

Wayan Adnyana, Kepala Dinas Kebudayaan Bali (CHAIRUL AMRI SIMABUR/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster baru-baru ini mengumumkan pihaknya sedang merancang aturan baru terkait perlindungan hasil karya budaya (PHKB) Bali. Aturan dalam format Peraturan Gubernur itu hendak diluncurkan, mengantisipasi upaya klaim dari daerah lain. Baik dari dalam Indonesia maupun luar negeri.

Sejauh ini, rancangan aturan itu masih dimatangkan. Prosesnya diserahkan kepada tiga organisasi perangkat daerah (OPD). Antara lain Dinas Kebudayaan (Disbud) Bali dan Biro Hukum dan HAM. Draf aturan itu sudah jadi. Bahkan, Koster sudah membaca setiap pasalnya. Hanya saja dia meminta agar Pergub ini lebih dimatangkan lagi sebelum resmi diterbitkan.

Karena itu, (Disbud) diperintahkan untuk melibatkan pihak-pihak terkait untuk mendiskusikannya. Mulai dari tokoh masyarakat, praktisi, sampai dengan akademisi. “Intinya, proses penyusunan draf Pergub ini akan memasuki tahap dengar pendapat. Khususnya pendapat dari para pemangku kepentingan,” jelas Kepala Dinas Kebudayaan Bali Wayan Adnyana, Rabu (1/5) kemarin.

Soal tenggat dengar pendapat, dia tidak menyebutkan waktu spesifik. Bahasa dia hanya secepatnya. Bisa saja pada minggu-minggu ini.

Yang jelas, pergub yang semangatnya untuk memproteksi hasil karya berbasis budaya Bali ini secepatnya diterbitkan. Karena itu, pendapat dari para pemangku kepentingan dirasa sangat perlu. Untuk memperkuat payung hukum yang sedang disusun itu. “Secepatnya. Mungkin dalam minggu ini,” sebut mantan dosen di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar itu.

Sedikit mengingat, pada pertengahan April 2019 lalu, Koster mengungkapkan pihaknya sedang menyiapkan aturan untuk melindungi hasil karya yang bersumber dari kebudayaan Bali. Aturan ini menjangkau tiga hal. Mulai dari hak kekayaan intelektual komunal, hak kekayaan intelektual industry, dan hak cipta.

Menurutnya, perlindungan dari sisi regulasi ini penting dilakukan, agar

hasil karya budaya yang menjadi aset dan kekayaan masyarakat Bali benar-benar terjaga. “Jangan sampai diklaim pihak lain, baik di Indonesia maupun luar negeri. Karena hasil karya budaya Bali ini bisa bernilai secara ekonomis. Sudah sering terjadi, karena tidak dilindungi, diklaim pihak lain. Dulu Tari Pendet hampir diklaim Malaysia,” sebut Koster.

Begitu juga dengan hasil desain kerajinan di Desa Celuk, Sukawati, Gianyar. Desain mereka diambil, kemudian dijadikan satu desain produk industri. “Produksinya berkembang, tetapi perajinnya di Celuk tidak berdaya,” sebut Koster.

Adapun hasil karya budaya tradisi Bali, meliputi pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis.

Jenis pengetahuan tradisional, di antaranya mencakup pengetahuan pertanian, pengetahuan ekologis, adat istiadat, ritus (magis), perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, pengobatan tradisional, dan kemahiran membuat kerajinan tradisional, kuliner tradisional, alat transportasi tradisional.

Sementara, jenis ekspresi tradisional budaya, mencakup verbal tekstual, pretima atau simbol sakral, aksara, sesaji, musik, gerak, teater, sastra, seni tari, seni rupa, upacara adat, arsitektur, kerajinan rakyat, lanskap, dan bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.

Selain itu, juga sumber daya genetik dan indikasi geografis berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman atau binatang endemik Bali, kerajinan tangan dan hasil industri kreatif branding Bali.

Semua kekayaan intelektual komunal, kekayaan intelektual industri, dan hak cipta akan diinventarisasi dan selanjutnya akan diajukan untuk dicatatkan dalam pusat data Kementerian Hukum dan HAM sebagai kekayaan intelektual.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia