Rabu, 26 Jun 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Pelayanan JKN-KIS di RSUD Karangasem Kembali Normal

04 Mei 2019, 11: 19: 01 WIB | editor : I Putu Suyatra

Pelayanan JKN-KIS di RSUD Karangasem Kembali Normal

Ilustrasi (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, AMLAPURA - Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia (JKN-KIS) di RSUD Karangasem yang sebelumnya sempat dihentikan sementara oleh BPJS Kesehatan, kini kembali berjalan normal. Pasien peserta JKN-KIS dilayani seperti biasanya lantaran akreditasi rumah sakit yang sempat menjadi persoalan, sudah tuntas. Hal itu menyusul keluarnya akreditasi rumah sakit setempat sebagaimana diumumkan Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) melalui websitenya.

Direktur RSUD Karangasem I Wayan Suardana Jumat (3/5) mengatakan, akreditasi tersebut muncul di website KARS Kamis (2/5) sore. Secara otomatis akreditasi rumah sakit tersebut diperbaharui. Pun demikian dengan pelayanan JKN-KIS langsung bisa. Tidak perlu menunggu bukti fisik sertifikat akreditasi.

Hal tersebut, lanjut Suardana mengacu surat edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan tentang Penentuan Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit. Di sana dijelaskan bahwa rumah sakit yang sudah dilakukan survei akreditasi dan kelulusan sudah tercantum dalam website KARS, maka bisa digunakan sebagai pengumuman resmi.

Meskipun pelayanan JKN-KIS telah berjalan normal, tapi pihaknya tetap menuntut BPJS Kesehatan Cabang Klungkung mencabut surat penghentian sementaran pelayanan JKN-KIS yang diberlakukan sejak 1 Mei 2019.  “Sampai sekarang (Jumat kemarin, Red) tidak ada suratnya. Dia yang mulai, dia harus mengakhiri,” tegas Suardana.

Suardana masih merasa kecewa dengan sikap BPJS Kesehatan yang terkesan sewenang-wenang memutus sepihak pelayanan JKN-KIS. Sebab tidak diawali dengan surat peringatan, malah langsung menghentikan sementara. Hal itu, menurut dia membuat citra rumah sakit maupun Pemkab Karangasem tidak baik. Padahal sebelum turunnya akreditasi, rumah sakit yang dipimpinnya sudah berproses. Selain itu, versi Suardana, akreditasi tidak menjadi hal mutlak BPJS Kesehatan memutus kerja sama. Kalau memang akreditasi menjadi alasan, ia balik mempertanyakan keseriusan BPJS Kesehatan, karena akreditasi tidak berlaku sejak 24 April, tapi penghentian semenetara berlaku 1 Mei. “Saya tidak mengerti dengan pemikiran BPJS Kesehatan. Sudah ada akreditasi, tidak ada surat lagi. Semestinya sekarang bersurat dong, cabut atau apa surat yang pernah dikirim,” sesalnya.  

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung Endang Triana Simanjuntak mengatakan, setelah ada akreitasi,  pelayanan JKN-KIS berjalan seperti biasa. Sama halnya dengan penjelasan sebelumnya, akreditasi merupakan syarat wajib bagi rumah sakit untuk kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ia pun berpesan agar rumah sakit memperhatikan betul syarat berkerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

(bx/wan/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia