Kamis, 20 Jun 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Pemprov Bali Sosialisasikan PMPRB

08 Mei 2019, 07: 19: 04 WIB | editor : Nyoman Suarna

Pemprov Bali Sosialisasikan PMPRB

SOSIALISASI: Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali, I Wayan Suarjana, saat menyampaikan sambutan Sekda Provinsi Bali dalam sosialisasi PMPRB Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Bali, Selasa (7/5). (HUMAS PEMPROV BALI FOR BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, bersih, berdaya guna, dan berhasil guna, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bali menggelar Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah. Sosialisasi tersebut digelar Selasa (7/5), di ruang Rapat Cempaka, Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali. Sosialisasi dibuka Asisten Administrasi Umum I Wayan Suarjana, mewakili Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra.

Dalam sambutannya sebagaimana disampaikan Suarjana, Sekda menyebutkan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan PMPRB.

 “Implementasinya melalui sejumlah indikator yang dipandang mewakili program-program delapan area perubahan reformasi birokrasi. Sehingga, dengan menilai indikator tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran,” ujar Suarjana mengutip sambutan Sekda Dewa Made Indra.

Lebih lanjut, Sekda juga memandang penilaian yang dilakukan secara elektronik (PMPRB online) tersebut akan mempermudah proses pemantauan dan evaluasi. Sehingga akan mengekfektifkan pengelolaan reformasi dan mengurangi jumlah penggunaan kertas (paperless).

Selain itu, fungsi penilaian pada suatu program adalah untuk menilai keberhasilan dari suatu program dimaksud berdasarkan indokator dan sasaran kinerja, serta untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program.

 “Untuk itu, para peserta sosialisasi diminta meningkatkan profesionalisme, wawasan dan kompetensi yang tinggi dalam bekerja,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali I Wayan Serinah menyampaikan, indeks reformasi birokrasi (RB) merupakan raport pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pada 2018 lalu, nilai RB Pemprov Bali mencapai 67,79. Untuk meningkatkan nilai tersebut, diharapkan sosialisasi yang melibatkan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Bali. “Sehingga peserta dapat mencermati setiap materi yang akan dibawakan Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Dra. Endang Purwaningsih, MAP, dengan seksama, dan selanjutnya dapat mengaplikasikan dengan baik,” jelas Serinah.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia