Rabu, 13 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Soal Ketua Dewan, Koster: Itu Hak Prerogatif Ketum Partai

09 Mei 2019, 08: 28: 58 WIB | editor : Nyoman Suarna

Soal Ketua Dewan, Koster: Itu Hak Prerogatif Ketum Partai

Ketua DPD PDIP Bali yang juga Gubernur Bali I Wayan Koster (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Ketua DPD PDIP Bali I Wayan Koster akhirnya angkat bicara soal jatah ketua DPRD. Bukan untuk di DPRD provinsi saja, tetapi juga kabupaten/kota.

Rabu (8/5), Koster secara tegas mengatakan, penempatan kader legislatif untuk unsur pimpinan dewan, merupakan wewenang DPP. “Itu merupakan hak prerogatif ketua umum partai,” ujar Koster usai menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali.

Karena itu, pihaknya selaku pimpinan partai di daerah, hanya sebatas mengusulkan nama-nama. “Yang diusulkan adalah mereka yang ada di struktur partai. Ada ketua, sekretaris, bendahara, itu otomatis. Kalau ketua tidak bisa, ya sekretaris. Kalau sekretaris tidak bisa lagi, ya bendahara,” terangnya.

Menariknya, Koster menyebutkan penunjukan kader legislatif sebagai ketua dewan tidak didasarkan perolehan suara, melainkan kompetensi, pengalaman, serta karirnya di partai.

 “Nggak bisa dong, baru ikut berpartai sebulan, tiba-tiba mau jadi ketua. Itu namanya melanggar etika norma kepartaian,” sebutnya.

Selain itu, dia juga menyebutkan, posisi kader di Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) DPD PDIP Bali juga merupakan bagian dari struktur partai, sehingga tak menutup peluang Nyoman Adi Wiryatama maju lagi sebagai ketua DPRD Bali. Mengingat, saat ini dia masih menjabat sekretaris Deperda.

Di tempat terpisah, Adi Wiryatama yang disinggung soal kemungkinan dirinya maju lagi sebagai ketua DPRD Bali, mengatakan, semuanya bergantung pada penugasan partai. Sebab, urusan itu merupakan kewenangan DPP.

“Itu adalah penugasan induk organisasi. Kalau ditugaskan, saya siap. Tidak ditugaskan pun, tidak masalah buat saya. Itu ranahnya DPP. Saya sebagai prajurit siap-siap saja,” ujar Adi Wiryatama.


Namun saat disinggung mengenai hitung-hitungan yang berlaku di internal partai, politisi yang saat ini masih menjabat sebagai ketua DPRD Bali itu mengakui, ada mekanisme yang mengacu pada beberapa tolak ukur DPP. “Banyak tolak ukurnya. Tidak ujug-ujug datang langsung jadi (ketua),” ujarnya.


Soal tolak ukur, Adi menyebutkan, posisi jabatan di struktur kepengurusan dilihat dari  lama pengabdian kepada partai sampai dengan senioritas. “Di samping itu, perolehan suara juga jadi tolak ukur. Itu kan prestasi. Semua tolak ukur itu nanti dikumpulkan, setelah itu baru pimpinan DPP ambil keputusan. Saya kira pendapat ini sama dengan dengan teman-teman lainnya. Di PDIP tidak ada orang yang ambisus merebut ketua, karena hal itu merupakan tugas atau amanah partai. Wajib bagi setiap kader melaksanakannya,” pungkasnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia