Minggu, 17 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Pasca Panen, Petani Jembrana Mengeluh Rugi

10 Mei 2019, 23: 35: 41 WIB | editor : Nyoman Suarna

Pasca Panen, Petani Jembrana Mengeluh Rugi

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana, I Wayan Sutama . (FT. GDE RIANTORY/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, NEGARA - Sejumlah persoalan kini dihadapi petani pasca musim panen padi di Kabupaten Jembrana. Salah satunya yakni kerugian yang dihadapi petani padi akibat padi rebah sebelum dipanen. Problem ini menjadi evaluasi dari instansi terkait.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana, I Wayan Sutama, Jumat (20/7) mengatakan, sejumlah instansi dan lembaga terkait yang tergabung dalam Dewan Ketahanan Pangan Jembrana telah melakukan rapat menyikapi permasalahan yang dihadapi petani pasca panen. Menurut Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Jembrana ini, padi rebah akibat terjangan angin dan hujan merupakan resiko terburuk yang dihadapi petani. “Ini memang tidak bisa diprediksi karena faktor alam,” ujarnya.

Ketika padi rebah terendam air dan terkena lumpur, maka dipastikan akan mempengaruhi harga jual padi, terlebih ketika bulir padi telah tumbuh sebelum dipanen. Kondisi ini diperparah ketika petani enggan menjual gabah, tetapi  menjual padi kepada penebas.

“Setelah memberikan panjar kepada petani, penebas tidak memberikan kepastian waktu penen, saat padi rebah malah kabur sedangkan patani menunggu-nunggu hingga bulir padinya tumbuh dan akhirnya rugi,” terangnya.

Pihaknya sangat menyayangkan tidak ada pihak penebas maupun dari Perpadi yang hadir dalam rapat tersebut, “Padahal kami juga ingin ada kepastian perjanjian antara penebas dan petani seperti terkait jangka waktu pemberian DP termasuk kepastian harga beli padi sehingga petani juga punya bargaining,” jelasnya. Sedangkan KUD yang menerima dana talangan, hanya bisa membeli gabah sesuai perjanjian tri partit. “Ada 7 KUD, tetapi mereka kan membeli gabah, kalau membeli padi kan menyalahi. Sehingga ke depan kami harapkan setiap subak punya sekeha manyi sendiri sehingga petani tidak lagi menjual padi,” tegasnya.

 Pihak KUD, diakui Sutama, juga belum optimal menampung seluruh hasil panen padi di Jembrana. Terlebih dari platform anggaran dana talangan Rp 5 milyar, diakuinya, saat ini baru terealisasi Rp 2,8 milyar. Daya tampung dan sarana yang dimiliki KUD, menurutnya, juga masih terbatas.

 “Yang Rp 5 milyar saja, menurut hitungan saya, hanya menyerap kurang dari 5 persen dari luasan sawah yang mencapai 6.700 hektar. Kami juga tidak apriori terhadap pihak swasta. Penebas masih dibutuhkan,” ujarnya. Pihaknya juga mengakui harga pembelian pemerintah (APP) saat ini masih rendah yakni harga gabah kering panen (GKP) hanya Rp 3.700 per kilogram, sedangkan harga beli di pasaran jauh melebihi GKP.

Kesenjangan GKP dengan harga saat ini, menyebabkan Perum Bulog sebagai BUMN, tidak bisa membeli hasil panen petani di Jembrana, sehingga pihaknya mengusulkan agar dilakukan revisi GKP.

 “Bulog di Jembrana hanya ada gudangnya, itu pun barangnya dari luar Jembrana. Bulog kesulitan juga membeli gabah petani karena GKP-nya rendah, sedangkan harga jual saat ini sudah meningkat,” pungkasnya.

(bx/tor/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia