Senin, 09 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Gubernur Bali Diminta Pertimbangkan Penutupan Taksi Online

12 Mei 2019, 21: 02: 13 WIB | editor : Nyoman Suarna

Isyarat Penutupan Taksi Online, Gubernur Bali Diminta Pertimbangkan

TAKSI ONLINE: Pimpinan Jayamahe Transport, sekaligus Ketua DPD PAS (Perkumpulan Armada Sewa) Bali, Aryanto, memberikan tanggapan keras soal isyarat Koster akan menutup taksi online. (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Pasca pertemuan antara utusan Gubernur Bali dengan perwakilan driver konvensional di Dinas Perhubungan Provinsi Bali beberapa waktu lalu yang mengisyaratkan adanya penutupan taksi online (taksol), mendapat tanggapan keras dari Direktur PT. Dwi Sarana Mesari (Jayamahe), Aryanto.

Sebagai salah satu rekanan transportasi online nasional di Bali, pihaknya menanggapi keras isyarat Gubernur Bali I Wayan Koster. Pihaknya, katanya, tidak sepakat rencana penutupan taksi online, dengan beberapa alasan. Menurutnya, sebagai orang nomor satu di Bali, harusnya gubernur paham kondisi ini.

Pertama, dasar hukum taksi online roda empat sudah tercantum dalam Permenhub Nomor 118 tahun 2018. Dalam Permenhub memang dijelaskan terkait kewenangan gubernur untuk mengatur jumlah kuota taksi online yang boleh beroperasi di wilayahnya, menetapkan tarif minimum per kilometer dan menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus (taksi online) untuk wilayah operasi dalam satu provinsi. Menurutnya, berdasarkan Permenhub 118 itu, kewenangan gubernur tidak sampai menutup taksi online.

“Selama ini, kami taksi online Jayamahe Transport, melengkapi armada kami dengan ijin angkutan sewa khusus dan yang menerbitkan izin itu adalah gubernur,” kata Aryanto saat ditemui di Denpasar, Minggu (12/5).

Alasan kedua yaitu keberadaan taksi online sangat dibutuhkan masyarakat sehingga kalau gubernur berniat menutup taksi online, maka harus dipikirkan juga berbagai aspek dan dampaknya di masyarakat.

“Masyarakat di Bali banyak yang berprofesi sebagai driver taksi online. Mereka sudah kredit mobil. Kalau ditutup, berapa ribu unit yang akan macet dan tentunya berpengaruh pada perekonomian Bali, berupa inflasi,” jelasnya.

Maka dari itu, pihaknya segera akan mengambil langkah pertama dengan mengirim surat permintaan audiensi kepada gubernur Bali. “Harapannya, permintaan kami dipenuhi sehingga gubernur juga bisa mendengar dan bersikap objektif, mengakomodir aspirasi seluruh masyarakatnya. Minggu ini kami akan mengirim surat permohonan audiensi ke gubernur Bali,” ujar Aryanto.

Langkah kedua, bilamana gubernur Bali tetap menerbitkan SK/Pergub untuk menutup operasional transportasi online, tentu saja hal ini bertentangan dengan aturan di atasnya. Pihaknya juga telah siap mengambil langkah, untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1986.

Langkah ketiga, pihaknya bersama seluruh driver online di Bali akan melakukan demo besar-besaran, agar pemerintah provinsi tahu, bahwa mereka telah menyengsarakan dan mengancam nafkah dan pencaharian ribuan masyarakat Bali.

 “Pemerintah bukannya menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi malah bertindak dan mengambil keputusan arogan terkait transportasi online. Kami taksi online memiliki hak dan kewajiban sama, yang harus diakomodir pemerintah. Kami juga putra-putri Bangsa Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Koster secara khusus mengutus Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah (Perusda) Bali, Ida Bagus Kesawa Narayana untuk menemui kelompok driver konvensional. Kesawa mengisyaratkan bahwa Koster bersedia menutup taksi online untuk beroperasi di Bali, lantaran kewenangan tersebut terletak di tangan gubernur.

(bx/afi/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia