Rabu, 13 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bali

P2TP2A Desak Wujudkan Rumah Aman

13 Mei 2019, 22: 30: 55 WIB | editor : Nyoman Suarna

P2TP2A Desak Wujudkan Rumah Aman

RAPAT: Suasana pembahasan Ranperda perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan di ruang gabungan komisi DPRD Buleleng, Senin (13/5) siang. (I PUTU MARDIKA/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, SINGARAJA - Pansus I DPRD Buleleng terus menggenjot pembahasan Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Khususnya dalam mewujudkan penyediaan rumah aman bagi korban tindak kekerasan perempuan dan anak. Keberadaan rumah aman dinilai penting diwujudkan, mengingat proses pemulihan bagi korban anak dan perempuan selama ini dinilai belum maksimal.

Rapat Pansus I DPRD Buleleng dilangsungkan di ruang gabungan komisi DPRD Buleleng, Senin (13/5) pagi. Rapat tersebut dipimpin langsung Ni Kadek Turkini, yang juga ketua Fraksi PDIP Buleleng. Hadir pula Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Buleleng Made Riko Wibawa.

Dalam rapat itu, Turkini mengatakan, usulan dari P2TP2A terkait keberadaan rumah aman sudah ditampung, sehingga Ranperda yang dibahas bisa menjadi landasan hukum terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk melindungi perempuan dan anak yang ada di Buleleng.

Menurut Turkini, pengadaan rumah aman juga sangat urgent. Dia berharap pihak pemerintah  secepatnya membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) rumah anam, termasuk tenaga harian lepas yang akan dipekerjakan.

“Kami harapkan secepatnya terealisasi. Akan kami bahas dengan dengan dinas terkait, sehingga tahun 2020 bisa terwujud. Hari ini kami paripurna di internal, Kamis (16/5) penyampaian pansus-pansus dengan tanggapan akhir bupati,” ujar Turkini.

Sementara itu, Riko Wibawa menjelaskan, keberadaan rumah aman sangat mendesak diwujudkan. Terlebih, kasus tindak kekerasan yang melibatkan anak dan perempuan di Buleleng tergolong tinggi.

Lanjut Riko, ketiadaan rumah aman membuatnya harus kerja keras untuk proses pendampingan psikolog terhadap para korban. Bahkan, pihaknya harus mendatangi satu per satu rumah para korban. Atau sebaliknya, korban lah yang harus mendatangi kantor P2TP2A Singaraja.

Proses pemulihan, sebut Riko, tidak dapat dilakukan hanya satu atau dua kali, tetapi harus dilakukan secara rutin. Padahal, kasus yang menjerat kaum perempuan dan anak, seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, persetubuhan, pencurian, hingga pernikahan marak terjadi di Buleleng.

Dengan adanya rumah aman, pihaknya dapat memberikan pendampingan psikologi secara intensif. “Selama ini kami hanya sebatas memberikan pendampingan psikologi. Selanjutnya kami anjurkan datang ke kantor atau kami yang datang ke rumah korban, sehingga tidak optimal. Kami ingin agar saat pulang ke rumah, beban yang dirasakan korban semakin kecil,” katanya.

Selain membutuhkan sarana dan prasarana seperti rumah aman, pihaknya juga membutuhkan tenaga psikolog yang jumlahnya saat ini terbilang sangat sedikit. Dia pun menaruh harapan terhadap Ranperda ini. Sebab, Ranperda ini sebagai upaya pencegahan kekerasan tehadap perempuan dan anak. “Bila terbentuk, semua komponen dapat menjadikan Ranperda ini sebagai payung hukum,”  tutupnya.

(bx/dik/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia