Minggu, 17 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Komisi IV DPRD Minta Disdik Serius Tangani PPDB

13 Mei 2019, 23: 32: 01 WIB | editor : Nyoman Suarna

Komisi IV DPRD Minta Disdik Serius Tangani PPDB

RAKER: Suasana rapat kerja Komisi IV DPRD Tabanan dengan OPD terkait, Senin (13/5). (DEWA RASTANA/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, TABANAN - Komisi IV DPRD Tabanan mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan untuk serius menghadapi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sebentar lagi dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Wayan Dirga dalam rapat kerja (Raker) bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait di Kantor DPRD Tabanan, Senin (13/5).

Pada Raker yang membahas tentang PPDB itu, Dirda didampingi anggotanya I Gusti Komang Wastana, I Nyoman Suadiana, dan I Wayan Wiryadana, serta I Wayan Gindera.

Dirga mengatakan, pihaknya ingin yang terbaik bagi pendidikan di Tabanan. Dirinya mendorong Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi sedini mungkin, sehingga pelaksanaan PPDB di bulan Juni 2019 nanti tidak amburadul. “Kami menyarankan pihak terkait memikirkan sejak jauh hari apa yang harus dilakukan dalam PPDB. Jangan sampai nanti prosesnya amburadul,” tegasnya.

Politisi PDIP tersebut menambahkan, PPDB di Tabanan sudah beberapa tahun belakangan ini menjadi polemic, sehingga semestinya eksekutif tidak perlu menunggu PPDB datang lagi untuk mencari solusinya.

 “Tadi saya tanyakan juga solusi OPD terkait adanya kekurangan rombel (rombongan belajar) di Kecamatan Tabanan dan Kediri, tetapi belum ada. Sehingga saya sangat menyayangkan ini terjadi agak lamban,” sambungnya.

Padahal, menurut dia, sosialisasi sejak dini sangat penting dilakukan agar masyarakat, khususnya para orang tua paham betul bagaimana prosedur PPDB dengan sistem zonasi itu. Di samping itu, masyarakat juga harus aktif mencari informasi, misalnya dari internet tentang sistem zonasi tersebut.

 “Kata OPD terkait tadi, mereka belum sosialisasi. Karena SK belum ditandatangani bupati. Padahal kan sudah ada aturan pusat, yang ditindaklanjuti dengan SK bupati,” lanjutnya.

Meskipun demikian, selaku pengawas, pihaknya akan terus mengawal PPDB di Tabanan, agar berjalan dengan baik. Walaupun nanti orang tua siswa yang mendatanginya dan meminta bantuannya untuk meloloskan anaknya di sekolah tertentu, Dirga mengaku akan menjelaskan kepada masyarakat tentang sistem yang berlaku.

 “Selaku anggota dewan harus mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang aturan yang berlaku sehingga masyarakat paham,” tandasnya.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Dinas Pendidikan Tabanan membeberkan data tahun 2019, di Kecamatan Tabanan siswa yang lulus SD sebanyak 928 siswa atau memerlukan sebanyak 29 rombel. Sedangkan daya tampung di Kecamatan Tabanan sebanyak 864 siswa atau sama dengan 27 rombel dari empat sekolah. Masing-masing SMPN 1 Tabanan, SMPN 2 Tabanan, SMPN 3 Tabanan dan SMPN 6 Tabanan. Dengan demikian, terjadi kekurangan dua kelas untuk menampung 64 siswa.

Lalu di Kecamatan Kediri, jumlah siswa SD yang lulus sebanyak 483 siswa atau memerlukan 15 rombel. Sedangkan dari lima sekolah yang ada di Kecamatan Kediri, hanya memiliki daya tampung 356 siswa atau 11 rombel. Sehingga kekurangan empat rombel untuk menampung 128 siswa.

Sementara Sekretaris Pendidikan Tabanan I Wayan Udayana Sosiawan mengatakan, PPDB tahun ajaran 2019/2020 berpedoman pada Permendikbud 51 tahun 2018 tentang penerimaan siswa-siswi baru tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK. Dimana persentasenya jalur zonasi 90 persen, jalur prestasi lima persen, dan jalur miskin lima persen. Kemudian untuk solusi yang dimaksud, sedang didiskusikan Plt Kadis Pendidikan Tabanan.

Namun sudah ada rencana siswa yang tidak tertampung tersebut akan dibawa ke sekolah penunjang terdekat dari tempat tinggal siswa yang sesuai KK. “Misalnya siswa dari Kediri bagian utara tidak dapat sekolah di Kediri, dibawa ke SMP di Marga, dengan catatan sekolah tersebut masih menyisakan tempat. Namun jika sudah penuh, siswa harus ke sekolah swasta,” paparnya.

Terkait sosialisasi aturan PPDB 2019, dirinya mengakui sudah dilakukan bersama dengan kelompok kerja kepala sekolah (K3S), yang mana mereka yang meneruskan ke sekolah dan orang tua mereka. “Jadi sosialisasi sudah, tetapi sekarang kami akan lebih gencar lagi, agar para orang tua siswa mengerti,” sambungnya.

Menurutnya, selain Kecamatan Kediri dan Kecamatan Tabanan, delapan kecamatan lainya tidak ada masalah dalam hal kekurangan kelas. Padahal di Tabanan dan Kediri sudah membuat sekolah baru, yakni SMPN 6 Tabanan dan SMPN 5 Kediri, namun masih saja kelebihan siswa. “Kalau secara umum di Tabanan kelebihan 21 kelas, namun karena ada aturan zonasi inilah Kecamatan Kediri dan Tabanan ini menjadi krodit,” tandasnya.

(bx/ras/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia