Kamis, 20 Jun 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Dua Raperda Terancam Tak Bisa Disahkan DPRD Bangli

15 Mei 2019, 07: 01: 10 WIB | editor : I Putu Suyatra

Dua Raperda Terancam Tak Bisa Disahkan DPRD Bangli

Ilustrasi (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, BANGLI - Sempat tertunda, disebutkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) akan segera disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli, Jumat (17/5) nanti. Namun dari empat Raperda yang dibahas, dua diantaranya dipastikan belum bisa disahkan. Yakni Raperda Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta dan Raperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketua DPRD Bangli Ngakan Made Kutha Parwata mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) I dan II sudah menuntaskan laporan kinerja pansus. Itu akan diserahkan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bangli, Kamis (16/5) besok. Hanya saja, penuntasan laporan sempat terkendala, lantaran Pansus II masih berkoordinasi dengan bagian hukum terkait Raperda Pengelolaan Keungan Daerah. “Tidak ada masalah yang serius. Hanya masih dikonsultasikan ke bagian hukum. Untuk jelasnya, silakan tanya ke Pansus II," kata dewan asal Bangbang, Tembuku, kemarin (14/5).

Ketua Pansus II Dewa Sang Made Widana membenarkan kalau dua Raperda gagal disahkan. Sebab Raperda Pasar Modern yang dibahas Pansus I harus menunggu pengesahan perubahan aturan pusat. Apabila itu dipaksakan menjadi perda, maka akan terjadi revisi apabila aturan pusat kembali berubah.

Pansus II juga membahas revisi Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana aturan mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan laporan sistem berbasis aktual belum dimasukkan ke dalam perda. “Setelah dikonsultasikan ke bagian hukum, kalau diubah lagi akan mengubah peraturan keseluruhan. Sehingga pengusulan itu dibatalkan untuk dijadikan perda. Cukup hanya Perbup (Peraturan Bupati),” kata Dewa Sang Made Widana.

Dia juga menegaskan, laporan kinerja pansus diserahkan ke Bamus pada Kamis pekan ini. Sehingga sehari setelah itu bisa digelar rapat paripurna. “Keputusan ada di Bamus. Kalau disahkan, kita bisa sahkan dua itu. Karena setelah pansus melaporkan ke Bamus, keputusan kembali pada Bamus,” pungkasnya.

(bx/aka/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia