Jumat, 06 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Perusda dan Dishub Bali Bantah Penutupan Transportasi Online

16 Mei 2019, 20: 03: 34 WIB | editor : Nyoman Suarna

Perusda dan Dishub Bali Bantah Penutupan Transportasi Online

AUDENSI: Rapat di Dinas Perhubungan Provinsi Bali, dihadiri Pemilik Izin Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus, Perusda, Dir Lantas Polda Bali dan Dinas Perijinan, Kamis (16/5) sekitar pukul 14.00. (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR -  Opini liar yang sempat beredar bahwa pemerintah Provinsi Bali dan Perusda berencana menutup operasional transportasi online, dibantah Perusda dan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Hal tersebut disampaikan dalam rapat di Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang dihadiri Pemilik Izin Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus, Perusda, Dir Lantas Polda Bali dan Dinas Perijinan, Kamis (16/5) sekitar pukul 14.00.

Dalam pertemuan tersebut, Perusda dan Dinas Perhubungan Provinsi Bali membantah opini yang sempat menyebutkan akan ditutupnya operasional transportasi online di Bali. Disampaikan dalam rapat tersebut bahwa hal tersebut tidaklah benar. Transportasi online diakui sudah menjadi bagian dan kebutuhan yang tidak terpisahkan dari masyarakat serta pariwisata di Bali.

Menyikapi sering terjadinya konflik antara transportasi online dan konvensional, Perusda menggandeng Telkomsel untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat Bali, serta akan turut berkompetisi dengan segera menerbitkan aplikasi transport online tandingan di Bali. Terpenting, akan segera memanggil semua perwakilan baik itu dari transport online, konvensional serta dari konsumen yang akan dipertemukan dalam sesi audensi yang akan digelar dalam waktu secepatnya.

“Demi eksistensi transportasi online di Bali, serta menjaga keharmonisan dan adat budaya Bali, terkait juga rencana Gubernur untuk mengimplementasikan Pergub 79 tentang penggunaan baju adat pada seluruh driver online, kami sambut dengan antusias dan sambut bergayung. Kami sudah menjalankan program tersebut pada driver kami,” ujar Ketua Perkumpulan Armada Sewa Indonesia (PAS) DPD Bali sekaligus pimpinan Jayamahe Transport (PT. Dwi Sarana Mesari) Aryanto saat dihubungi.

Langkah Pemerintah Provinsi Bali yang diwakili oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk melakukan audensi, dinilai menunjukkan bahwa Gubernur Bali menyadari bahwa transport online adalah sebuah keniscayaan dan konsekuensi logis dari kemajuan teknologi dan zaman.

Saat ini yang paling penting adalah rekan-rekan driver online segera mengurus ijin ASK (Angkutan Sewa Khusus), lantaran ke depannya, baik Dinas Perhubungan, Perijinan, PPNS bersama dengan kepolisian akan menindak semua armada baik itu dari transport online dan juga konvensional yang tidak memiliki izin angkutan sewa khusus atau umum. 

Terakit penerapan Permenhub 118 Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Bali segera mengkaji dan melakukan pembahasan terkait tarif minimum di wilayah perkotaan dan di wilayah pariwisata, agar disparitas harga yang selama ini menjadi akar permasalahan konflik antar transport online dan konvensional segera selesai.

Sementara itu, Kabid Perhubungan Dishub Provinsi Bali Gunawan, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menyarankan agar bertemu langsung dengan Kadishub Provinsi Bali terkait masalah ini. “Lebih baik bertemu langsung dengan Kadishub. Kalau dengan WA bisa salah ketik sedikit saja menjadi masalah besar. Maaf,” jawabnya.

(bx/afi/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia