Jumat, 06 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Gubernur Koster Evaluasi Kinerja OPD

17 Mei 2019, 21: 44: 26 WIB | editor : Nyoman Suarna

Gubernur Koster Evaluasi Kinerja OPD

RAPAT EVALUASI: Gubernur Wayan Koster (tengah), didampingi Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (kiri), dan Sekda Dewa Made Indra (kanan), saat memimpin rapat evaluasi kinerja OPD di Ruang Rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Jumat (17/5). (HUMAS PEMPROV BALI FOR BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster memimpin Rapat Evaluasi Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali di Ruang Rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Jumat (17/5). Rapat ini bertujuan untuk mengetahui capaian pelaksanaan program prioritas sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Rapat yang diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali ini, juga dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Dewa Made Indra.

Meski berlangsung singkat, karena gubernur harus segera mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Bali, sejumlah OPD berkesempatan melakukan pemaparan. Di antaranya, Dinas Pendidikan terkait pembayaran honor guru dan persiapan PPDB. Kemudian Dinas Kebudayaan yang memaparkan persiapan Pesta Kesenian Bali (PKB). Termasuk beberapa dinas teknis lain, terkait implementasi berbagai Peraturan Gubernur (Pergub) yang dihasilkan pada masa awal kepemimpinan Gubernur Koster bersama Wagub Cok Ace. 

Gubernur Koster mengatakan, ini merupakan rapat pertama setelah beberapa posisi eselon II yang kosong di Pemprov Bali terisi. “Sedianya rapat maraton sampai selesai. Karena ada kunjungan Presiden, rapat tidak bisa tuntas. Mungkin beberapa OPD penting dulu,” katanya.

Koster mengatakan, dengan terisinya posisi yang lowong, termasuk nanti di eselon III dan IV, maka kinerja OPD harus terus diakselerasi dan dipercepat mengikuti ritme yang diinginkan Gubernur. Dia menambahkan, rapat evaluasi ini membahas sejauh mana realisasi program prioritas Pemprov Bali tahun 2019. “Termasuk apa yang akan dilakukan enam bulan mendatang, dan apa yang akan dilakukan di anggaran perubahan 2019 nanti,” imbuhnya.

Koster meminta agar para kepala OPD proaktif memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat. Dia mencontohkan, kasus tersendatnya gaji guru kontrak SMA/SMK yang sampai empat bulan lamanya. Menurutnya, hal itu tidak perlu terjadi, karena sifatnya merupakan kegiatan rutin.

Terkait itu, Kepala Dinas Pendidikan Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa mengatakan, pihaknya sudah menindaklanjuti masalah keterlambatan gaji guru. Keterlambatan ini, menurutnya, disebabkan transisi dari pembubaran UPT Dinas Pendidikan Provinsi Bali di kabupaten dan kota.  “Tiga bulan sudah terbayar. Bahkan gaji bulan April akan bisa terbayar bulan Mei ini,” ujarnya. 

Gubernur Koster berharap jajarannya bekerja dengan terstruktur, dan mengantisipasi terhadap potensi masalah-masalah dari sistem yang ada, khususnya terkait pelayanan terhadap masyarakat.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia