Jumat, 21 Jun 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Ide Kereta Api Tak Disokong Pusat, Koster: Tergantung Masyarakat Bali

19 Mei 2019, 21: 51: 07 WIB | editor : Nyoman Suarna

Ide Kereta Api Tak Disokong Pusat, Koster: Tergantung Masyarakat Bali

MASYARAKAT: Gubernur Wayan Koster mengatakan bahwa realisasi konsep transportasi kereta api, pihaknya akan mengembalikan sepenuhnya kepada masyarakat. (CHAIRUL AMRI SIMABUR/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali hingga kini masih menggodok konsep perkereta-apian yang tepat untuk diterapkan sebagai moda transportasi alternatif yang bersifat massal. Meski program ini belum mendapat sokongan pusat, moda kereta api dinilai sebagai pilihan paling rasional.

Gubernur Bali, Wayan Koster mengaku bahwa konsep perkereta-apian di Bali memang belum mendapatkan respon langsung dari Presiden Joko Widodo karena berkaitan dengan skema anggaran. “Jadi pendekatannya semi. KPBU,” ujar Koster usai memimpin rapat evaluasi internal OPD atau organisasi perangkat daerah di Jaya Sabha, Jumat lalu (17/5).

Sebetulnya, sambung dia, studi mengenai penerapan kereta api di Bali sudah ada. Namun, untuk realisasi konsep transportasi yang satu ini, pihaknya akan mengembalikan sepenuhnya kepada masyarakat. “Kalau perlu, akan kami jalankan. Kalau tidak, ya nggak (dijalankan). Tapi yang jelas, ke depan Bali perlu moda transportasi massal. Salah satunya kereta api,” pungkasnya.

Sejauh ini, konsep perkeretaapian yang hendak direalisasikan Pemprov Bali masih dalam tahap penyusunan konsep. Bahkan saat ini, Dinas Perhubungan Bali sedang mencari peluang trase (sumbu lintasan/jalan) lainnya.

Sebab, tingkat kelayakan terhadap studi kelayakan dan DED (detail engineering design) yang sempat dibuat Kementerian Perhubungan, secara teknis tingkat kelayakannya masih kurang.

“Sebetulnya FS (feasibility study/studi kelayakan sudah dibikin kementerian. Sudah dalam proses pembahasan dan disiapkan untuk DED-nya. Tapi, kami lihat secara teknis, tingkat kelayakannya masih kurang,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bali, I Gede Samsi Gunartha, saat dikonfirmasi secara terpisah.

Sebetulnya, sambung dia, ada beberapa studi lain yang tidak langsung mengarah pada kereta api. Studi-studi itu berkaitan dengan jalan raya yang dirasa lebih moderat. “Secara gradien lebih punya prospek dibandingkan sebelumnya,” jelasnya.

Soal rute, sesuai perencanaan, diprioritaskan dari Mengwitani sampai dengan Singaraja dengan skema pembiayaan KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha). “Prakarsanya dari pemerintah yang kemudian dilelangkan. Dalam artian lelang investasi,” imbuhnya.

Dipertegas soal kekurangan pada studi pertama yang dilakukan Kementerian Perhubungan, Samsi Gunartha menegaskan, hanya bersifat teknis semata, menyangkut ketinggian dan panjang bidang tanah.

“Menyangkut terrain, misalnya dari Bedugul ke utara, itu agak panjang dan menanjak. Kalau dipaksakan, akan menyebabkan terowongan jadi panjang. Kami berusaha carikan yang lebih pendek. Jadi kalau perlu terowongan, tidak terlalu panjang,” jelasnya.

Mengapa harus kereta api dan bukan mengoptimalkan angkutan umum yang sudah ada? Dia menyebutkan bahwa angkutan umum yang ada sekarang masih menggunakan jalan sebagai jalur lintasan. Di sisi lain, tingkat kemacetan saat ini cukup tinggi.

Berkaca pada situasi seperti itu, pilihannya memperbesar kapasitas jalan bila ingin bertahan dengan angkutan umum yang sudah ada, seperti menggunakan jalan tol. “Dan menggunakan moda transportasi berkapasitas massal,” urai Gede Samsi.

Selain itu, rasio jumlah kendaraan dengan jumlah penduduk di Bali saat ini hampir sama, yakni satu banding satu. “Sekitar 0,97. Hampir satu banding satu. Artinya, satu bayi sudah punya kendaraan sekarang. Itu pun tergantung aktivitas. Kalau aktivitas ekonomi masyarakat meningkat, rasio itu bisa meningkat lagi,” bebernya.

Saat dibandingkan dengan penerapan kereta api di beberapa wilayah di luar Jawa seperti di Palembang yang masih rendah penggunaannya oleh masyarakat, dia mengakui, untuk pada tahap awal masyarakat perlu melakukan penyesuaian. “Begini, semua transportasi pada awal dimulai pasti butuh waktu bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri,” jawabnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, dari segi pelayanan mesti dioptimalkan. Sebab permintaan itu sangat berkaitan dengan pelayanan yang ada. “Otomatis di tahap awal kita tidak bisa berharap penuh,” pungkasnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia