Kamis, 20 Jun 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Bawaslu Bali Catat 201 Pelanggaran

Kecurangan KPPS TPS 29 Sudah Dilimpahkan

20 Mei 2019, 21: 49: 22 WIB | editor : Nyoman Suarna

Bawaslu Bali Catat 201 Pelanggaran

PAPAR: Jajaran Bawaslu Bali saat memaparkan hasil pengawasan Pemilu 2019, Senin (20/5). (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali mencatat ada 201 pelanggaran selama pelaksanaan Pemilu 2019. Dua di antaranya tergolong pidana pemilu. Dari dua itu, satu di antaranya telah diputus di pengadilan. Satu lagi masih dalam proses pelimpahan ke pengadilan.

Satu pelanggaran yang masih dalam proses pelimpahan tersebut, yakni pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan I Wayan S, mantan ketua KPPS TPS 29 di Banjar Pangkung, Desa Delod Peken, Tabanan. Akibat kecurangan tersebut, Bawaslu Tabanan merekomendasikan pelaksanaan PSU atau pemungutan suara ulang di TPS tersebut.

“Saat ini masih dalam proses. Informasi yang diperoleh dari Bawaslu Tabanan beberapa hari lalu, kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan,” jelas Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, usai Pembahasan Hasil Pengawasan Pemilu 2019, Senin (20/5).

Pihaknya memastikan, proses hukum terkait kecurangan yang dilakukan mantan ketua KPPS TPS 29 Banjar Pangkung akan berlanjut pada persidangan.

Terlebih, sambungnya, dengan majunya pelanggaran ini sampai ke penyidikan di kepolisian hingga dilimpahkan ke Kejari Tabanan, unsur pidana terhadap pelanggaran itu sudah terpenuhi. “Tinggal bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya,” tegasnya.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, proses pelimpahan kasus kecurangan di Tabanan sudah dilimpahkan ke Kejari Tabanan pada 16 Mei 2019. Pasal yang disangkakan, yakni Pasal 532 juncto Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karena yang bersangkutan diduga merusak surat suara untuk pemilihan legislatif Kabupaten Tabanan yang sudah digunakan.

“Jadi berbeda dengan PSU di Jalan Sudirman, Denpasar dan di Loloan Timur,  Jembrana. Keduanya tidak ada unsur pidana. Tapi terbukti ada pemilih yang tidak berhak memilih, karena sesuai ketentuan harus pakai A5,” imbuh mantan ketua KPU Bali ini.

Sedangkan pelanggaran pidana yang lagi satu terjadi di Karangasem, dengan pelanggarnya Perbekel Sinduwati yang diputus dengan hukuman percobaan oleh pengadilan setempat.

“Yang lagi satu, pelanggaran pidana dengan pelakunya Perbekel Sinduwati. Yang ini sudah diputus dengan hukuman percobaan,” imbuh Ketut Rudia, koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia