Kamis, 20 Jun 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Rapat Perubahan Perda, Bahas Penerapan Tagih Paksa Pajak

21 Mei 2019, 21: 33: 26 WIB | editor : Nyoman Suarna

Rapat Perubahan Perda,  Bahas Penerapan Tagih Paksa Pajak

RAPAT: Suasana rapat pembahasan pertama perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah antara DPRD dan Pemprov Bali, Selasa (21/5). (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Perubahan ketiga Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mulai dibahas antara eksekutif dan legislatif. Selasa (21/5), pembahasan pertama digelar di DPRD Bali. Dari Pemprov Bali hadir Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, serta kelompok ahli.

Dalam pembahasan tersebut, beberapa poin pembahasan mengemuka. Satu di antaranya terkait kemungkinan melakukan penagihan paksa. Kemungkinan itu muncul sebagai bahasan, karena diamanatkan dari segi perundang-undangan.

Meski begitu, selama ini upaya itu belum pernah diatur dan dilaksanakan. Karena sejauh ini lebih diarahkan pada pemberian sanksi administrasi. “Itu memang sempat dibahas. Karena itu juga amanat undang-undang. Tapi selama ini tidak pernah mengatur. Lebih banyak (pemberian) sanksi administratif,” jelas Gede Kusuma Putra, ketua Pansus Perubahan Perda Pajak Daerah, usai pembahasan.

Kendati dibolehkan undang-undang, dia menyebutkan upaya penagihan secara paksa itu tidak serta merta bisa dilakukan. Namun bila dirasa perlu, upaya itu bisa saja dilakukan dan diatur dengan menggunakan pergub. “Tidak serta merta,” ujarnya.

Menurutnya, ada tahapan yang mesti dilalui untuk melakukan upaya tersebut. Sehingga penerapannya baru bisa dilakukan untuk beberapa kasus saja. “Tidak semuanya serta merta. Mungkin (upaya) persuasif dulu,” jelas anggota Komisi II ini.

Sejatinya, upaya penagihan secara paksa ini sudah diterapkan di beberapa daerah lainnya, seperti Pemprov DKI Jakarta bahkan dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lalu Pemkot Surabaya yang menggandeng pihak kejaksaan.

Bali ke depannya akan menerapkan hal yang sama. Sasarannya, wajib pajak yang bandel dan mengingkari kewajibannya membayar pajak. “Nanti akan begitu. Tetapi disesuaikan juga dengan kultur di sini,” imbuhnya.

Selain itu, penurunan BBNKB I untuk kendaraan plat kuning juga dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sebab dengan nilainya yang saat ini terhitung tinggi yaitu 15 persen, banyak masyarakat yang membeli kendaraan bermotor di luar daerah.

Karena itu, pihaknya berusaha mengajukan perubahan dengan menurunkannya menjadi sepuluh persen. “Diprediksi bisa puluhan miliar dalam setahun. Kalau bicara pengusaha yang punya izin membeli puluhan unit kendaraan atau lebih, memang untuk usaha, kan cukup besar kalau bicara 15 persen. Tidak diatur, toh mereka akan menambah kendaraan. Kita atur, tapi kita kasi insentif,” pungkasnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia