Rabu, 19 Jun 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Awasi Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Usulkan Anggaran Rp 50,7 M

22 Mei 2019, 22: 19: 41 WIB | editor : Nyoman Suarna

Awasi Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Usulkan Anggaran Rp 50,7 M

RAKOR: Bawaslu Bali, Rabu (23/5), menggelar rapat koordinasi bersama enam Bawaslu kabupaten dan kota yang wilayahnya akan menggelar pilkada pada 2020 mendatang. (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali mulai menghitung anggaran pengawasan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pilkada 2020 secara serentak di enam kabupaten dan kota. Untuk sementara, nilai yang diusulkan mencapai Rp 50,7 miliar.


Nilai tersebut terungkap Rabu (22/5) dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar Bawaslu Bali. Rapat itu melibatkan enam Bawaslu kabupaten dan kota di Bali yang akan menggelar pilkada, di antaranya Jembrana, Tabanan, Badung, Denpasar, Bangli, dan Karangasem.


Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani, didampingi tiga anggotanya, I Wayan Widyardana, Dewa Raka Sandi, dan I Ketut Rudia, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Bali IB Putu Adinatha.


Angka Rp 50,7 miliar tersebut muncul berdasarkan paparan Bawaslu di enam kabupaten dan kota. Itu pun angka awal, sebagaimana usulan keenam Bawaslu kabupaten dan kota kepada pemerintah daerah setempat.


Masing-masing kabupaten dan kota mengajukan nilai berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jumlah kecamatan. Kota Denpasar misalnya, usulan awalnya Rp 6,8 miliar. Dalam pembahasan bersama Pemkot Denpasar, Bawaslu diminta untuk menambahkan sepuluh persen dari angka yang semula diusulkan, sehingga sejauh ini muncul angka Rp 7,3 miliar.


Kemudian Kabupaten Badung, yang mengusulkan Rp 8,6 miliar. Tabanan sebesar Rp 11,5 miliar. Jembrana Rp 7,1 miliar. Karangasem Rp 9,7 miliar. Dan, Bangli sebesar Rp 6,9 miliar.


Nilai keseluruhan anggaran itu sudah disampaikan ke pemerintah daerah di masing-masing wilayah untuk dibahas lebih lanjut. Namun, beberapa Bawaslu kabupaten sudah ada yang melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah setempat, sehingga terjadi rasionalisasi.

 
Ketua Bawaslu Bali Ariyani usai menggelar rakor menjelaskan, anggaran yang diusulkan mengalami kenaikan cukup signifikan. “Terjadi kenaikan cukup signifikan. Rata-rata 50 persen dibandingkan pelaksanaan Pilkada pada 2015 lalu,” sebutnya.


Menurutnya, kenaikan jumlah usulan disebabkan beberapa hal, di antaranya, besaran honor jajaran pengawas ad hoc (panwascam, PPKD, dan pengawas TPS).
Selain itu, berdasarkan kewenangan yang dimiliki Bawaslu kabupaten dan kota, yakni menangani dugaan pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). “Ini (penanganan dugaan pelanggaran TSM) juga harus dipasang,” imbuh mantan ketua Panwaslu Buleleng ini.


Ditambahkan lagi, komponen lain yang harus disediakan anggaran, yaitu penanganan pelanggaran yang di dalamnya dilakukan Sentra Gakkumdu. “Sesuai ketentuan, anggaran Sentra Gakkumdu harus dipasang Bawaslu. Selain itu, faktor inflasi juga mempengaruhi kenaikan anggaran,” sambungnya.


Dia berharap, Bawaslu kabupaten dan kota semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya komunikasi dengan pemerintah daerah, agar anggaran pengawasan bisa terpenuhi. Terlebih, sesuai Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, fasilitasi anggaran pemilihan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Senada dengan itu, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Ketut Rudia menguraikan, beberapa Bawaslu kabupaten dan kota sudah ada yang melakukan pembahasan dengan pemerintah daerah setempat. “Ada tiga kabupaten dan kota yang sudah diundang pemda setempat, sehingga ada yang kena rasionalisasi,” jelasnya.


Rasionalisasi yang dia maksud berupa penambahan atau pengurangan. Misalnya Kota Denpasar terjadi penambahan, sedangkan Karangasem dan Jembrana berupa penurunan. “Ada yang naik, tetapi ada juga yang turun,” katanya.


Bawaslu Karangasem, semula mengusulkan Rp 9,7 miliar saat paparan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) setempat. Namun rasionalisasinya menjadi Rp 9,4 miliar. “Angka inilah yang akan dibahas bersama Banggar DPRD Karangasem,” jelasnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia