Selasa, 12 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Dewan Kecewa, Program Pemberangkatan Seribu TKI Macet

23 Mei 2019, 22: 41: 43 WIB | editor : Nyoman Suarna

Dewan Kecewa, Program Pemberangkatan Seribu TKI Macet

I Nyoman Parta, Ketua Komisi IV (CHAIRUL AMRI SIMABUR/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Rencana Pemprov Bali memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri, hingga kini tak kunjung teralisasi. Padahal, programnya sudah dicetuskan sejak 2018 lalu. Situasi itu rupanya membuat Komisi IV DPRD Bali kecewa.

Itu terungkap dalam rapat kerja antara Komisi IV DPRD Bali dan Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali, Rabu (23/5). Kekecewaan Komisi IV itu disampaikan langsung ketuanya I Nyoman Parta. Dia mengaku kecewa karena program tersebut sudah disepakati dalam APBD.

 “Saya agak kecewa dengan cara kerja Disnaker dalam melaksanakan program APBD yang sudah menyepakati pengiriman tenaga kerja ke luar negeri,” sebutnya.

Dia mengatakan, dalam program itu Pemprov Bali akan memfasilitasi anak-anak muda yang sudah memiliki keterampilan untuk bekerja di kapal pesiar, spa, hotel, atau magang di Jepang. Pembiayaannya difasilitasi melalui APBD dan sudah dianggarkan.

 “Karena selama ini banyak keluhan. Mereka mau berangkat, tapi tidak punya uang. Sebab mereka dari keluarga yang tidak mampu,” ungkapnya.

Lantaran itu, menjelang akhir 2018, Pemprov Bali mencetuskan program tersebut. Program itu kemudian dianggarkan. Nilainya sekitar Rp 5 miliar. Namun dalam perjalanannya, program itu tidak bisa dilaksanakan. Salah satu alasan program itu tidak bisa jalan, lantaran terbentur ketentuan Permenaker Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Penempatan TKI ke Luar Negeri.

Dalam ketentuan aturan tersebut, khususnya pada Pasal 2, disebutkan biaya penempatan calon TKI baik sebagian maupun seluruhnya, dapat berasal dari calon TKI yang bersangkutan, atau menggunakan dana pinjaman dari lembaga keuangan perbankan atau koperasi simpan pinjam.

Terkait alasan itu, Parta meminta agar persoalan tersebut dicarikan solusinya. Sehingga mau tidak mau, Dinas Tenaga Kerja dan ESDM mesti melakukan konsultasi lagi, agar program tersebut bisa berjalan.

 “Selain itu, awalnya kami berpikir, yang diberangkatkan itu yang sudah dapat pelatihan. Hanya saja mereka tidak bisa berangkat karena masalah biaya. Sekarang mesti melatih lagi. Kami berharap ada kejelasan secepatnya. Program ini bisa jalan atau tidak,” pungkasnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia