Rabu, 19 Jun 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Disdik Bali Sosialisasikan Jalur dan Syarat PPDB

23 Mei 2019, 22: 57: 20 WIB | editor : Nyoman Suarna

Disdik Bali Sosialisasikan Jalur dan Syarat PPDB

SOSIALISASI: Kadisdik Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa (dua dari kanan), bersama jajarannya saat memberikan sosialisasi jalur dan persyaratan PPDB kepada seluruh kepala SMA/SMK negeri se-Bali, Kamis (23/5). (HUMAS PEMPROV BALI FOR BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020 untuk SMA/SMK akan dilaksanakan pertengahan Juni mendatang, memakai dasar Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Untuk mengurangi kesalahan komunikasi di lapangan saat pelaksanaannya nanti, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Bali mengundang kepala SMA/SMK negeri se-Bali, untuk mendengarkan sosialisasi terkait jalur dan syarat PPDB.

Pada kesempatan itu, Kadisdik Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa mengatakan, penjabaran PPDB untuk Bali tetap mengacu pada aturan yang ada. Menurutnya, pelaksanaan PPDB yang dituding terkesan karut-marut, dikarenakan masih adanya keinginan para orang tua siswa yang memaksakan anaknya agar diterima di sekolah-sekolah favorit.

Diakuinya, beberapa tahun lalu sejumlah sekolah sempat menyandang predikat rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI), tetapi dalam perjalanannya, tidak boleh lagi ada kasta-kasta dalam sekolah.

 “Dengan demikian, semua sekolah kini telah mendapat perlakuan sama. Sayangnya persepsi orang tua siswa masih tetap sama. Mereka berharap anak-anaknya menempuh pendidikan di sekolah favorit. Padahal setiap sekolah sudah ada kuotanya tersendiri untuk menampung siswa,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019-2020 ini, para orang tua dapat lebih mengerti dan memahami tujuan dari pelaksanaan kebijakan ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Sementara itu, Kasi Pemberdayaan dan Pemanfaatan Teknologi Pendidikan, UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan Bali, AA Gde Rai Sujaya memaparkan, teknis pelaksanaan PPDB untuk SMA terdiri dari tiga jalur. Antara lain, jalur zonasi minimal 90 persen, serta jalur prestasi dan jalur perpindahan orangtua masing-masing maksimal lima persen.

Sementara PPDB SMK memakai jalur reguler, termasuk di dalamnya untuk calon peserta didik dari banjar adat, anak tidak mampu, dan anak inklusi.

“Ketentuan jalur zonasi, menerima calon peserta didik yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat sekolah, sesuai dengan zona yang telah ditetapkan berdasarkan alamat KK yang tercetak minimal enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB,” ujarnya.

Rai Sujaya menegaskan, KK bisa diganti dengan surat keterangan domisili. Sedangkan untuk jalur zonasi, sebetulnya dibagi menjadi empat. Yakni zonasi, calon peserta didik dari banjar adat/desa pakraman, anak keluarga tidak mampu, dan anak inklusi.

Jalur untuk anak banjar adat atau desa pakraman, lantaran ada beberapa sekolah yang dibangun memanfaatkan aset banjar atau desa adat. Kemudian di sana ada perjanjian, anak-anak di desa tersebut mesti diprioritaskan untuk diterima.

 “Ini tidak melanggar ketentuan. Karena hampir semua desa adat yang melakukan perjanjian dengan pihak sekolah, adalah desa atau banjar adat yang terdekat lokasinya dengan sekolah,” jelasnya.

Persyaratannya, lanjut Rai Sujaya, dalam PPDB online agar menyertakan perjanjian dari pihak sekolah dengan banjar atau desa adat. Selain itu, kepala sekolah juga membuat surat pernyataan, memang benar sekolah itu mengadakan perjanjian dengan desa adat.

Kemudian, untuk anak dari keluarga tidak mampu, sekolah berkewajiban menerima minimal 20 persen. Namun tidak harus mencari anak tidak mampu untuk memenuhi kuota itu, seandainya tidak ada yang mendaftar lewat jalur tersebut.

Persyaratannya untuk tahun ini tidak boleh lagi memakai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). “Nanti yang dipakai persyaratan adalah Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Perlindungan Sosial, Kartu Keluarga Harapan, atau Kartu Indonesia Pintar,” paparnya.

Untuk anak inklusi atau berkebutuhan khusus ringan, menurut Rai Sujaya, mesti disertai dengan surat rekomendasi dari psikiater atau penilaian dari pihak sekolah. Di jalur zonasi ini, yang menjadi prioritas pertama adalah calon peserta didik dengan perjanjian sekolah dan desa adat, baru kemudian anak tidak mampu, anak inklusi, dan sisanya memakai seleksi jarak tempat tinggal.

Untuk jalur zonasi, calon peserta didik baru dapat memilih maksimal dua SMA di zona yang telah ditetapkan, dan dapat dengan maksimal dua kompetensi di 1 SMK. Untuk anak dengan perjanjian, hanya satu sekolah sesuai perjanjian dengan banjar atau desa adat. Begitupun anak yang tidak mampu, hanya bisa memilih satu sekolah.

Bagi calon peserta didik yang mendaftar di jalur zonasi dan memiliki sertifikat prestasi, bisa juga memilih satu sekolah di jalur prestasi. Selanjutnya untuk jalur prestasi, ditentukan berdasarkan nilai ujian nasional (UN) dan pembobotan sertifikat prestasi atau juara tingkat kabupaten dan kota, provinsi, regional, nasional dan internasional maksimal tiga tahun terakhir.

Artinya, sertifikat itu didapat saat calon peserta didik masih berstatus pelajar SMP. Kemudian untuk jalur perpindahan orangtua, ditujukan kepada calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah bersangkutan. “Dibuktikan dengan surat penugasan dan surat domisili dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orangtuanya,” imbuhnya.

Rai Sujaya menambahkan, PPDB untuk SMK disebut jalur reguler. Seleksinya mempertimbangkan nilai UN (60 persen) dan sertifikat prestasi hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik (40 persen). Jika jumlah hasil UN dan pembobotan sertifikat sama, diprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili di wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan dan mendaftar lebih awal. “Untuk jalur reguler SMK, anak bisa memilih maksimal tiga sekolah dengan maksimal enam kompetensi,” tandasnya.

Dinas Pendidikan Provinsi Bali juga telah melakukan pemetaan sejak Januari lalu. Untuk daya tampung SMA/SMK negeri dan swasta diprediksi sebanyak 76.395 siswa. Sedangkan jumlah tamatan SMP di tahun 2019 sebanyak 65.081. Jika semua tamatan SMP nantinya melanjutkan ke SMA/SMK, berarti masih ada sisa kursi sebanyak 11.314.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia