Selasa, 15 Oct 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Perusahaan Diminta Pekerjakan Kaum Disabilitas

23 Mei 2019, 23: 06: 59 WIB | editor : Nyoman Suarna

Perusahaan Diminta Pekerjakan Kaum Disabilitas

SERAP ASPIRASI: Pansus Ranperda Disabilitas DPRD Badung yang dipimpin Made Retha didampingi Nyoman Gede Wiradana menggelar serap aspirasi, Kamis (23/5). (HUMAS DPRD BADUNG FOR BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, MANGUPURA - Perusahaan di Kabupaten Badung diminta memberi kesempatan kerja bagi kaum disabilitas. Minimal satu dari 100 karyawan alias satu persen di antaranya adalah disabilitas. Tentunya kaum disabilitas tersebut telah lolos seleksi.

Hal tersebut terungkap saat Pansus Ranperda Disabilitas DPRD Badung menggelar serap aspirasi, Kamis (23/5). Rapat dipimpin Ketua Pansus Made Retha, didampingi salah satu anggotanya Nyoman Gede Wiradana, serta Sekretaris Dewan Nyoman Predangga.


Serap aspirasi ini dihadiri berbagai kalangan, di antaranya pengelola yayasan, kepala sekolah yang memiliki program inklusi, camat, kades maupun lurah, Dewan Pembina Puspadi Bali, kepala balai panti sosial, dan kaum difabel. Hadir juga pengurus Apindo serta sejumlah general manager perusahaan.

 
Diungkapkan Retha, baru satu dua perusahaan yang memiliki kesadaran untuk mempekerjakan kelompok disabilitas. Padahal menurut ketentuan, tegasnya, dari 100 karyawan, satu di antaranya harus dari kalangan disabilitas. “Ini artinya kewajiban dunia usaha mempekerjakan disabilitas satu persen dari jumlah karyawan,” ujarnya.


Rendahnya kewajiban dunia usaha, menurut Retha, tak lepas dari belum adanya perda sebagai payung hukum yang mampu menekan kalangan dunia usaha. Karena itulah, ranperda disabilitas ini sangat mendesak untuk diselesaikan.


Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat asal Kuta Selatan tersebut menegaskan, kaum disabilitas yang dipekerjakan juga tentunya harus lolos seleksi sesuai bidang yanh digeluti. Oleh karena itu, mereka harus memenuhi syarat-syarat termasuk skill atau keterampilan yang diperlukan.

“Karena itulah, ranperda ini nantinya juga mengatur soal pendidikan inklusi yang bisa memberikan pendampingan keterampilan kepada kaum disabilitas,” jelasnya.


Dengan begitu, kalangan disabilitas akan bangga, dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. “Tak boleh rekrutmen ini beralaskan belas kasihan,” tegasnya.


Selain dua hal di atas, kata Retha, ranperda juga mengatur soal perlindungan dari aspek kesejahteraan. Misalnya, kaum disabilitas diberikan insentif secara khusus yang berupa santunan. “Ini menjadi perhatian dewan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum disabilitas, khususnya di Badung,” katanya.


Pembahasan Ranperda Disabilitas ini disambut positif Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung IB Oka Dirga, dan Kadis Sosial Ketut Sudarsana. Menurut keduanya, perda ini nantinya dapat menekan perusahaan agar mempekerjakan kaum disabilitas sesuai ketentuan.


Oka Dirga tak menampik kesadaran dunia usaha mempekerjakan kaum disabilitas masih rendah. Oleh karena itu, pihaknya berharap ranperda yang nantinya disahkan menjadi perda ini berlaku efektif. “Dengan perda ini, tak ada alasan dunia usaha akan mangkir dari ketentuan,” tegasnya.

(bx/adi/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia