Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Tak Serap Produk Pertanian Lokal, Koster Siapkan Sanksi

24 Mei 2019, 11: 00: 18 WIB | editor : Nyoman Suarna

Tak Serap Produk Pertanian Lokal, Koster Siapkan Sanksi

Gubernur Bali I Wayan Koster bersama Wagub Cok Ace (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster soal pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali yang diatur dalam Pergub Nomor 99 Tahun 2018 mulai dieksekusi.

Kamis (23/5), para pelaku usaha, khususnya yang bergerak di industri pariwisata dikumpulkan bersama produsen pertanian lokal. Mereka melakukan penandatanganan dukungan dan kerjasama kemitraan di Gedung Wiswa Sabha Utama.

Dengan kerjasama itu, para petani dan peternak lokal di Bali mendapatkan kepastian dan jaminan pasar serta harga. Gubernur Koster yang hadir di acara itu meminta kerjasama tersebut benar-benar dilaksanakan di lapangan. “Jangan cuma teken-teken saja. Harus jalan. Kalau tidak jalan, buatkan list-nya. Kita kasih sanksi,” tegas Koster saat memberikan sambutan.

 
Dia menambahkan, penandatanganan kerjasama itu diharapkan bisa memecahkan persoalan pasca panen yang sering dihadapi petani dan peternak lokal di Bali selama ini. Salah satunya, soal tidak terhubungnya industri pariwisata dengan sektor pertanian di Bali. 


Koster mengatakan, sebagai daerah pariwisata, Bali sudah memiliki pasar yang besar. Namun, selama ini belum ada kebijakan di hilir yang menghubungkan industri pariwisata dengan sektor pertanian.

Selain itu, dia berharap kerjasama itu juga bisa memupus ketimpangan antar daerah dan antar sektor yang berpotensi mengarah pada konflik sosial. “Saya mau mendorong sektor pertanian untuk menyaingi Bangkok. Karena kita punya lahan dan petani kita bagus,” ujarnya.


Dengan Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018, sambungnya, baik hotel, restoran, usaha katering wajib memanfaatkan produk pertanian dan perikanan minimal 30 persen, sedangkan untuk skala industri paling sedikit 20 persen.

Lalu swalayan wajib untuk memasarkan produk pertanian minimal 60 persen. Sedangkan produk perikanan dan industri minimal 30 persen. Penandatanganan kerjasama kemitraan tersebut, dibarengi juga dengan pernyataan dukungan dari PHRI Bali, Asosiasi Pedagang Retail Indonesia Provinsi Bali, dan Ketua Asosiasi Wisata Agro Indonesia Bali.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia