Rabu, 19 Jun 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Karangasem Pertahankan WTP Empat Kali Berturut-turut

26 Mei 2019, 19: 17: 58 WIB | editor : Nyoman Suarna

Karangasem Pertahankan WTP Empat Kali Berturut-turut

PERTAHANKAN WTP: Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri (kiri), bersama Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi menerima LHP dari BPK RI, Jumat (24/5). (HUMAS PEMKAB KARANGASEM FOR BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, AMLAPURA - Pemerintah Kabupaten Karangasem mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali.  Predikat tersebut diraih berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018. Dengan capaian itu, Karangasem mampu mempertahankan opini WTP empat kali berturut-turut.

Penyerahan LHP dilakukan Kepala BPK RI Perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto, Jumat (24/5), diterima langsung Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri, Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi, didampingi Inspektur Daerah I Wayan Sudarsana dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nengah Mindra.

Mas Sumatri mengaku bersyukur sekaligus bangga bisa mempertahankan WTP empat kali berturut-turut. Hal itu tak terlepas dari komitmen pemerintah yakni bekerja berpegang teguh pada peraturan penyelenggaraan, tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel dan bermartabat.  “Niscaya penghargaan ini bisa kami pertahankan terus,” ujar Mas Sumatri.

Hal ini, sebutnya, juga tak terlepas dari jerih payah semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Karangasem yang telah bekerja keras sehingga keuangan Pemkab Karangasem tetap mempertahankan peringkat opini WTP.

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto mengatakan, selain Karangasem, masih ada beberapa daerah mampu mempertahankan WTP. Laporan yang telah disampaikan terdiri dari tiga poin, yakni laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2017, laporan hasil pemeriksaan atas secara intern dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Dikatakannya, pertimbangan dalam pemberian opini adalah kesesuaian dengan kestandaran akuntansi kepemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan serta aktivitas pengendalian keuangan.

(bx/wan/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia