Rabu, 19 Jun 2019
baliexpress
icon featured
Bali
Simposium Forum Advokasi Hindu Dharma

Negara Wajib Pertahankan Budaya Lokal dari Perubahan Demografi

26 Mei 2019, 23: 08: 06 WIB | editor : Nyoman Suarna

Negara Wajib Pertahankan Budaya Lokal dari Perubahan Demografi

Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, ketua FKUB Bali (CHAIRUL AMRI SIMABUR/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRES, DENPASAR – Tantangan yang dihadapi Pulau Bali dari masa ke masa kian berat. Khususnya dalam mempertahankan keberadaan budaya dan adat istiadatnya. Apalagi sekarang, saat Bali menyandang status sebagai destinasi wisata utama dunia. Tantangannya bukan hanya bersifat lokal semata, tapi global.

Karena itu, negara diminta untuk memberikan perlindungan terhadap upaya mempertahankannya. Terlebih Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi kesepakatan mendasar dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu ditegaskan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet dalam Simposium Demograsi yang digelar Forum Advokasi Hindu Dharma (FAHD), Sabtu (25/5) di Wantilan DPRD Bali.

Simposium itu mengangkat demograsi sebagai bingkainya, sesuai temanya yaitu “Dampak Perubahan Struktur Penduduk Bali terhadap Tatanan Kehidupan Masyarakat Bali yang Dilandasi Nilai-nilai Luhur Hindu Dharma.

Selain Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, hadir juga beberapa pembicara lainnya, seperti Kepala BPS Bali Prof. Dr. dr. LK Suryani, Ida Pandita Mpu Siwa Budha Daksa Darmika, Ni Wayan Suriastini, Ngakan Putra, dan Wayan Kantha Adnyana.

 “Kebhinnekaan itu memang harus diterima. Tapi di satu sisi, kebhinnekaan dengan Pancasila yang merupakan perjanjian bangsa, mengharuskan pula negara untuk wajib melindungi seluruh daerah-daerah dengan segenap tumpah darahnya,” katanya.

Dalam artian, sambung dia, negara juga punya kewajiban untuk menjaga budaya, adat istiadat, suku bangsa, bahasa, maupun agama yang berkembang di suatu daerah. “Agar tetap menjadi tuan di daerahnya, sehingga Bali tetap Bali. Papua tetap Papua. Sulawesi tetap Sulawesi. Minang tetap Minang. Begitu juga dengan daerah lainnya. Jangan kemudian dibalikkan, Bali menjadi Jawa atau Aceh menjadi Jawa, atau sebagainya,” tegasnya.

Dia menegaskan, kebhinnekaan yang dibuat saat perjanjian bangsa disepakati, adalah mengakui Indonesia terdiri dari beragam-ragam budaya, suku bangsa, adat istiadat, atau bahasa.

 “Karena kita dalam NKRI, pembauran yang terjadi memang harus diterima. Namun budaya, adat istiadat, suku bangsa, bahasa, hingga agama harus tetap menjadi tuan di daerahnya,” imbuhnya.

Karena itu, lanjutnya, negara mesti mengatur pendatang yang masuk ke daerah. Sebab demograsi erat kaitannya dengan perubahan sebuah daerah. “Demografi itu paralel dengan daerah,” sebutnya.

Pengaturan yang dia maksud, adalah seleksi. Artinya, sebuah daerah yang penduduk pendatangnya sudah mencapai 20 persen, berhak untuk melakukan seleksi. Terlebih saat ini, Bali mengalami overpopulasi. Kendati pada 1971, sekitar 2,1 juta jiwa penduduk Bali mengikuti program transmigrasi. Namun saat ini, jumlah penduduk Bali justru dua kali lipat dari yang bertransmigrasi, yakni sekitar 4,2 juta jiwa. “Seleksi sesuai skill dan kemampuan yang dimilikinya. Ini sudah saya usulkan dalam rancangan Undang-Undang Wawasan Nusantara,” ungkapnya lagi.

Disinggung soal kecemasan penduduk asli Bali hanya akan menjadi penonton di tengah arus migrasi yang terjadi, dia menegaskan, itu lebih mengarah pada kesiapan SDM semata. “Tidak semata soal demografi, tetapi lebih mengarah ke kesiapan SDM. Ini tantangan buat Bali. Meningkatkan SDM agar bisa bersaing secara sehat. Bukan hanya dengan orang lokal saja, tetapi dengan orang asing juga,” pungkasnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia