Selasa, 15 Oct 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Sebelum Pergantian Dewan, Penurunan Tarif BBNKB I Ditarget Tuntas

11 Juni 2019, 09: 17: 56 WIB | editor : I Putu Suyatra

Sebelum Pergantian Dewan, Penurunan Tarif BBNKB I Ditarget Tuntas

Ilustrasi (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Pembahasan mengenai perubahan ketiga Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mulai digenjot panitia khusus atau pansus di DPRD Bali. Targetnya, perubahan tersebut sudah bisa disahkan sebelum pergantian DPRD periode sekarang. Sekitar Agustus 2019 mendatang. Karena itu, Senin (10/6) kemarin, pembahasan mulai dilakukan pansus yang membidanginya.

Nah ada beberapa poin perubahan diulas. Dan yang paling difokuskan, yakni menyangkut rencana perubahan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) I. Dari semula 15 persen menjadi 10 persen sesuai yang diharapkan DPRD Bali.

Usai pembahasan itu, terungkap juga mengapa dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011, tarif BBNKB I tarifnya mencapai 15 persen. Lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Sehingga banyak kendaraan baru berplat luar, tapi beroperasi di Bali.

Seperti diungkapkan anggota Pansus Perubahan Perda Pajak Daerah DPRD Bali, Ketut Suwandhi. Seingatnya, semula ada kesepakatan antar daerah mengenai besaran tarif BBNKB I yang ditetapkan 15 persen. “Dulu itu ada kesepakatan antar daerah,” sebutnya.

Namun dalam perjalanan, khususnya saat penyusunan perda, daerah lainnya itu justru keluar dari kesepakatan itu. Mereka menetapkan besaran BBNKB I dengan tarif 10 persen. “Bali saja yang 15 persen,” imbuh Suwandhi yang juga Ketua Komisi II DPRD Bali ini.

Inilah yang kemudian membuat kendaraan baru berplat luar banjir di Bali. Padahal pemiliknya di Bali. Kemudian melakukan kegiatan usaha di Bali. “Tapi tidak balik nama. Tetap pakai plat luar (Bali). Bayar pajaknya di luar. Ngalih gae dini (cari kerja di sini). Dalam kondisi begitu, Bali banyak dirugikan. Krodit. Dari segi hasil pajak, tidak dapat,” tukas politisi Golkar ini.

Celakanya lagi, sambung dia, fenomena itu tidak hanya terjadi untuk kendaraan angkutan saja. Dia menyebutkan, saat ini ada kecenderungan BUMN, termasuk bank-bank pemerintah, yang memilih untuk menyewa kendaraan dinas. Daripada menyiapkan kendaraan sendiri. “Sewa 20 mobil. Tapi mobil yang disewa platnya luar,” ungkapnya.

Lantaran itulah, penyesuaian tarif BBNKB I dari 15 persen menjadi 10 persen dipandang perlu untuk dilakukan. Sehingga DPRD Bali mengeluarkan inisiatif untuk melakukan perubahan perda tersebut. “Sekarang ini kan lagi proses (pembahasan). Begitu ketok palu, perda itu berlaku sudah,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya di pansus belum bisa mengestimasi berapa keuntungan dari hasil pajak yang akan diperoleh dengan penurunan tarif BBNKB I itu. Sebab yang mengetahui dan memiliki hitung-hitungannya ada pada Badan Pendapatan Daerah. “Yang jelas targetnya sebelum pergantian DPRD periode sekarang, perubahan perda itu sudah harus ketok palu,” pungkas Suwandhi.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia