Selasa, 12 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Wijaya Sesalkan Pencopotan Enam Ketua DPD II

11 Juni 2019, 09: 54: 04 WIB | editor : I Putu Suyatra

Wijaya Sesalkan Pencopotan Enam Ketua DPD II

Ilustrasi (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Pencopotan dan penunjukan Pelaksana Tugas atau Plt Ketua DPD II Golkar di enam kabupaten tidak hanya memantik reaksi kader Beringin di akar rumput. Khususnya para Pengurus Kecamatan (PK) dan Pengurus Desa (PD) di Kabupaten Bangli dan Badung.

Kader senior pun angkat bicara atas keputusan yang dikeluarkan pengurus DPD I Golkar Bali belum lama ini.

Kader senior Partai Golkar,  I Gusti Putu Wijaya, angkat bicara terkait ribut –ribut pemecatan sejumlah kader partai beringin itu. Dia menengarai pencopotan enam pimpinan partai di tingkat kabupaten itu tidak melalui proses yang benar. Sehingga menimbulkan reaksi yang kontradiktif.

“Itu yang menyebabkan kontradiksi. Sekarang ini kader kita sangat kritis. Kemudian mereka militan," ujar Wijaya, Senin kemarin (10/6).

Baginya, wajar saja para PK dan PD mempertanyakan pencopotan dan penunjukan Plt tersebut. Karena itu, dia mengingatkan jajaran pimpinan Golkar Bali untuk bekerja sesuai aturan dan mekanisme partai.

"Ini yang perlu diperhatikan oleh pimpinan partai. Bagaimana mengelola partai ini lebih transparan. Artinya kebijakan-kebijakan itu melihat aturan yang ada. Jangan sewenang-wenang," imbuh kader Golkar yang terhitung senior ini.

Dia sendiri menyayangkan munculnya keputusan pencabutan dan penunjukan Plt pimpinan partai di tingkat kabupaten tersebut. Sehingga, reaksi dengan melakukan pengaduan ke Mahkamah Partai, dia rasa sudah sangat tepat.

"Cuma sangat disayangkan sekali. Kita membangun Partai Golkar tidak gampang. Dari masa jaya. Masa jatuhnya. Kemudian ada dualisme. Terus sekarang muncul kebijakan seperti ini," ujarnya dengan nada menyesalkan.

Karena itu, dia sendiri mendukung bila memang keputusan pengurus Golkar Bali dibawah kepemimpinan Gde Sumarjaya Linggih atau Demer itu dipertanyakan. Apalagi, dia memandang pencopotan tersebut tidak realistis dan ada kepentingan tertentu. Sebab, para ketua di tingkat DPD II yang dicopot tersebut merupakan hasil Musyarawah Daerah (Musda).

Belum lagi dia membandingkannya dengan prestasi yang diperoleh saat Pemilu baru-baru ini. Keenam orang yang dicopot itu terhitung berprestasi. Sebab, ditengah gempuran partai lainnya, Golkar mampu bertahan. Sehingga memperoleh peringkat perolehan suara kedua. Kendati dia mengakui juga ada beberapa wilayah yang mengalami penurunan kursi.

"Teruji dalam pilpres dan pileg. Contoh di Jembrana, bisa naik kursinya. Di Bangli juga naik. Badung sekalipun turun (perolehan kursi), di tengah gempuran (PDIP) masih bisa bertahan, itu sudah sangat luar biasa. Pak (Wayan) Muntra sangat koordinatif sekali dengan kader," beber Wijaya.

Malahan, dia balik menilai apa yang dilakukan pimpinan Golkar di Bali saat ini dianggap aneh. Karena sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor: KEP-362/DPP/GOLKAR/XII/2018  hanya untuk di tatanan DPD I saja. Bukan sampai di DPD II.

"SK 362 itukan justru mereka ditugaskan untuk mempersiapkan Plt. Mereka boleh melakukan konsolidasi tapi di tingkat satu (provinsi) dalam kaitan mempersiapkan Musdalub (Musyawarah Daerah Luar biasa). Tidak sampai di tingkat dua (kabupaten). Inikan aneh," tegasnya.

Dia juga menilai bahwa pencopotan itu tidak realistis. Karena Plt yang belum menjadi ketua definitif melakukan perombakan struktur. "Pasti tidak realistis. Sedang Plt ini harus melaksanakan Musdalub dulu supaya jadi ketua definitif. Kalau ada Plt mem-Plt-kan hasil Musda, kan ini lucu," ujarnya.

Karena itu, dia pun meminta pimpinan partai di tingkat provinsi menjelaskan secara transparan kepada kader di tingkat bawah. "Pimpinan partai harus menjelaskan secara transparan dan detail mana yang melandasi itu. Kader ini ingin mendapat informasi yang sejelas-jelasnya,” pungkasnya.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia