Rabu, 19 Jun 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Antisipasi Krisis Listrik, Gubernur Bali Siapkan Pergub Energi Bersih

11 Juni 2019, 20: 55: 40 WIB | editor : Nyoman Suarna

Antisipasi Krisis Listrik, Gubernur Bali Siapkan Pergub Energi Bersih

PERGUB: Uji publik Rancangan Pergub Energi Bersih yang berlangsung, Selasa (11/6) di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali. (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster segera mengeluarkan peraturan menyangkut pemanfaatan energi bersih. Regulasi yang masih dalam perencanaan itu, bentuknya berupa peraturan gubernur (pergub), Namanya Pergub Energi Bersih.

Rancangan aturan itu sedang disusun sebagai antisipasi menghadapi krisis energi, khususnya listrik, yang diperkirakan terjadi pada rentang waktu 2021 sampai dengan 2023.

Latar belakang penyusunan pergub itu terungkap Selasa (11/6). Kebetulan rancangan pergub itu dibeberkan dalam uji publik yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, areal Kantor Gubernur Bali.

Uji publik yang dimoderatori Staf Ahli Gubernur Bali Wayan Rideng, melibatkan beberapa komponen terkait, di antaranya PLN, LSM yang bergerak di bidang energi dan akademisi.

Sedangkan pihak eksekutif atau Pemprov Bali, diwakili dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi leading sector penyusunan aturan ini, yaitu

Dinas Tenaga Kerja serta Energi Sumber Daya dan Mineral (Disnaker ESDM). Serta Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali yang bertugas menyusun isi  peraturan tersebut.

Latar belakang penyusunan pergub itu, Kepala Seksi Teknik Energi dan Tenaga Listrik Disnaker ESDM Bali, IB Setiawan, menyebutkan bahwa Bali perlu mengantisipasi terjadinya krisis listrik yang diperkirakan terjadi pada dua sampai empat tahun ke depan.

“Kalau tidak ada penembahan kapasitas listrik di Bali, kemungkinan 2021 sampai 2023 akan krisis. Jadi diperlukan adanya penambahan (kapasitas listrik),” ujarnya usai acara uji publik tersebut.

Dia menegaskan, upaya penambahan kapasitas itu tetap mengacu pada kerangka utamanya, yakni pengurangan BBM dalam produksi kapasitas listrik. “Bukan pengurangan lagi, tetapi BBM sudah tidak digunakan di pembangkit. Yang paling bisa adalah mengubah, yaitu gas,” sebutnya.

Hitung-hitungan sementara, pada 2021 Bali memerlukan sekitar 1.500 MegaWatt energi listrik. Sejauh ini, kebutuhannya baru 1.259 MegaWatt. Sementara dari empat pembangkit yang ada sekarang, baik yang di Celukanbawang, Pesanggaran, Gilimanuk, dan Pemaron, baru 900 Mega Watt. “Artinya masih (perlu) 600-an Mega Watt,” imbuhnya.

Saat disinggung mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang muncul dalam Pasal 10 rancangan pergub tersebut, Setiawan tidak menampiknya. Pergub itu memang menyampaikan mengenai pemanfaatan geothermal atau panas bumi.

“Sebetulnya, secara penormaan hukum, potensi (geothermal) ada di Bali. Itu memang kami sampaikan dalam Pasal 10. Tapi narasinya, secara penormaan disesuaikan lagi dengan RTRW Bali. Dalam RTRW, kawasan Bedugul tidak diperuntukkan sebagai lokasi pembangkit (PLTP),” tegasnya.

Setiawan kemudian menegaskan, komitmen Gubernur Koster mengenai kawasan Bedugul tidak untuk lokasi PLTP sudah disampaikan ke Kementerian ESDM. “Menteri ESDM dan gubernur sudah sempat melakukan pertemuan. Tidak (lagi) menyinggung masalah Bedugul,” imbuhnya lagi.

Kendati demikian, pergub tetap memunculkan itu karena adanya potensi di lokasi lainnya. Sesuai kajian Kementerian ESDM, potensi itu ada di Banyuwedang, Buleleng, serta di kawasan Batur, Bangli.

“Tapi ini baru kajian dari pusat. Tentu perlu dicek lebih mendalam lagi. Karena fakta di lapangan, potensi itu sudah dimanfaatkan langsung untuk air panas. Jadi di sekitar sana artinya ada potensi panas bumi. Kurang lebih di kawasan Batur,” bebernya.

Namun dia kembali menegaskan bahwa pemanfaatan geothermal atau panas bumi itu bergantung pada studi kelayakan yang dilakukan nantinya. Bila memang hasil studi kelayakan tidak memungkinkan, maka opsi PLTP sebagai alternatif untuk menambah kapasitas listrik tidak akan ditindaklanjuti.

“Ini baru FS (feasibility study) dari Direktorat Panas Bumi di Kementerian ESDM. Jadi perlu ada studi teknis lagi. Kalau pra-FS sifatnya masih dugaan. Belum terukur dan terinci,” pungkasnya.

Selain panas bumi, dalam rancangan pergub itu disebutkan juga mengenai pemanfaatan tenaga surya sebagai pemasok sumber energi listrik. Itu termuat dalam Pasal 21 ayat (3). Pasal ini mengatur mengenai konservasi pada pengembangan bangunan hijau yang dilakukan dengan menyeimbangkan energi pemakaian dengan yang dihasilkan.

Pada ayat (3) pasal tersebut, khususnya poin a, disebutkan bahwa bangunan dengan luas lantai paling sedikit 500 meter persegi atau lima are, wajib memasang instalasi panel atap surya. Jumlahnya paling sedikit 50 persen dari luar atap bangunan.

Masih dalam ayat yang sama, ketentuan ini berlaku juga untuk kompleks industri, bangunan komersial, rumah mewah, komplek perumahan, apartemen serta bangunan fasilitas umum lainnya.

Bahkan dalam ayat (4), ketentuan pemanfaatan panel surya ini wajib dilakukan untuk bangunan baru pada 2020 mendatang. Serta paling lambat 2022 untuk bangunan lama.

Terkait ketentuan pasal ini, dalam uji publik terungkap bahwa ketentuan ini perlu dikaji. Karena dari kalangan industri, ketentuan ini dinilai merugikan.

Terlepas dari itu, para peserta yang hadir dalam uji publik itu sepakat dengan rancangan aturan yang akan dikeluarkan Gubernur Koster tersebut. Hanya saja, seperti ditegaskan Setiawan, masih perlu dilakukan penyempurnaan, sesuai dengan catatan maupun masukan yang muncul dalam uji publik.

“Setelah ada penyempurnaan, kami akan melaporkannya ke gubernur. Nanti akan dikonsultasikan juga ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Sesuai protap, Biro Hukum yang akan melakukannya,” jelas Setiawan.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia