Selasa, 25 Jun 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Dewan Bahas Ranperda Ketenagakerjaan, Parta: Jangan Sekadar Copy Paste

12 Juni 2019, 22: 33: 33 WIB | editor : Nyoman Suarna

Dewan Bahas Ranperda Ketenagakerjaan, Parta: Jangan Sekadar Copy Paste

PANSUS: Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Nyoman Parta saat memimpin pembahasan ranperda tersebut, Rabu (12/6). (HUMAS DPRD BALI FOR BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Menjelang akhir masa tugas, DPRD Bali menggenjot pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (ranperda). Satu di antaranya adalah ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Rabu (12/6), panitia khusus atau pansus yang membidanginya melakukan pembahasan, dipimpin Ketua Pansus Nyoman Parta.

Menariknya, dalam pembahasan itu terungkap sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang masih terjadi di Bali, di antaranya menyangkut kewajiban perusahaan memberikan jaminan kesehatan bagi tenaga kerjanya yang belum sepenuhnya dilakukan.

Belum lagi soal upah. Rupanya, masih ada perusahaan-perusahaan besar yang belum memberikan gaji sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Persoalan itu pun menjadi fokus perhatian dalam pembahasan ranperda tersebut. Sehingga rancangan aturan itu diharapkan tidak sekadar copy paste dari aturan-aturan yang ada di atasnya. Dan sekadar menjadi perpanjangan tangan regulasi tanpa memecahkan persoalan yang terjadi di lapangan.

Seperti diungkapkan Parta, dari sebelas ribu perusahaan yang ada di Bali, baru sedikit yang menjalankan kewajiban memberikan jaminan kesehatan serta jaminan lainnya bagi tenaga kerjanya.

Di sisi lain, Pemprov Bali mengeluarkan anggaran mencapai Rp 400 miliar untuk membayarkan premi jaminan kesehatan untuk masyarakat Bali. “Di mana, di dalamnya yang tertanggung adalah pekerja yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Jadi kita (Pemprov) mengambil alih tanggung jawab pihak lain (perusahaan),” tukas Parta.

Belum lagi soal upah. Menurutnya, belum semua perusahaan menerapkan ketentuan UMP atau UMK yang ditetapkan setiap tahunnya. “Ada slip-slip gaji yang diberikan ke saya. Tidak semua memberikan upah sesuai UMP maupun UMK yang telah ditetapkan,” ungkap politisi PDIP dari Sukawati ini.

Pihaknya sangat berharap, dalam pembahasan berikutnya, ada masukan-masukan penting untuk perda tersebut. Sehingga nantinya, perda itu tidak sekadar copy paste pasal-pasal yang ada pada aturan di atasnya. Melainkan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih terjadi di Bali.

“Kita membuat Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan untuk perlindungan tenaga kerja lokal. Saat ini belum ada yang secara detail mengatur mengenai hal tersebut. Perda itu sifatnya responsif. Ada aturan dan ada lapangannya. Tetapi aturan yang ada tidak menyelesaikan semua masalah. Sehingga kita buatkan aturan baru yang bisa menyelesaikan,” pungkas Parta.

Senada dengan itu, Dr. I Wayan Gede Wiryawan, selaku salah satu tim ahli dalam penyusunan ranperda ini menegaskan, persoalan di bidang ketenagakerjaan tidaklah sedikit. Karenanya, harus mendapatkan sentuhan dan nuansa berbeda dari pengambil kebijakan.

Selaku akademisi, dia berharap perda yang sedang dibahas, tidak sekadar menjadi perpanjangan aturan di atasnya. “Kita buat aturan untuk memecahkan persoalan yang tidak bisa dipecahkan dari regulasi yang sudah ada. Kalau masukan hanya copy paste, akan sama saja. Persoalan yang ada akan tetap ada,” ujarnya.

Itu sebabnya, dia meminta agar ada masukan-masukan penting dalam pembahasan aturan ini. Bahkan, masukannya harus out of box, namun tetap mengacu pada norma-norma yang ada. “Dengan demikian, perda ini nantinya bisa memecahkan permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Bali selama ini,” tandasnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia