Selasa, 19 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Politik

DPRD Bali Bahas Lagi Ranperda Kontribusi Wisawatan

14 Juni 2019, 12: 27: 44 WIB | editor : I Putu Suyatra

DPRD Bali Bahas Lagi Ranperda Kontribusi Wisawatan

BALI EXPRESS, DENPASAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali hingga kini masih mencari formula yang tepat untuk memperoleh kontribusi wisatawan. Sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga alam dan budaya Bali. Sebelumnya, upaya ini sempat akan ditempuh dengan menitipkannya pada tiket pesawat. Serta membuka counter di Bandara Internasional Ngurah Rai. Namun, upaya itu rupanya mentok dari sisi regulasi.

Kini, upaya untuk memperoleh kontribusi tersebut didengungkan lagi. Pansus atau panitia khusus yang bertugas menyusun rancangan peraturan daerah (ranperda) berkenaan itu bersiap untuk membahasnya lagi. Hal tu seperti dikatakan Ketua Pansus Kontribusi Wisatawan Ketut Suwandhi, Kamis (13/6) kemarin.

Dia menyebutkan, pembahasan mengenai ranperda tentang kontribusi wisatawan itu akan segera dilanjutkan lagi. “Pembahasan ranperda inisiatif dewan ini akan dilanjutkan lagi,” jelas Suwandhi.

Fokus pihaknya saat ini yakni mencari formulasi yang tepat untuk memungut kontribusi tersebut. Menurutnya, semula pihaknya ingin menitipkan pungutan tersebut pada tiket pesawat. Namun opsi itu tidak mungkin dilakukan PT Angkasa Pura selaku otoritas pengelola bandara.

Itu dikarekan adanya SKB atau surat kesepakatan bersama yang diteken tiga menteri terkait dengan tiket pesawat. Namun saat ini, upaya tersebut akan dibahas kembali, lantaran adanya “lampu hijau” dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali. “Dulu maunya titip di tiket. Bahkan kami di pansus sudah sempat duduk bersama dengan tim Angkasa Pura. Tapi tidak memungkinkan untuk melakukan itu, karena ada saran dari tiga menteri dan asosiasi tiket,” sebutnya.

Dalam kelanjutan pembahasan nanti, Suwandhi menegaskan, pihaknya akan membicarakan soal kontribusi ini kepada PHRI. Tentunya draf rancangan yang ada sebelumnya akan disesuaikan kembali. Sehingga, pungutan kontribusi tersebut bisa dititipkan pada rate hotel.

Menurutnya, bila dikalkulasikan, menitipkan pada rate hotel, hasilnya tidak akan terlalu maksimal. Dibandingkan dengan menitipkan di tiket pesawat. Karena saat turun dari pesawat, tiap wisatawan akan langsung dikenakan kontribusi.

“Pasti tidak maksimal. Yang maksimal tetap menitipkan pada tiket pesawat,” pungkas politisi senior dari Partai Golkar ini.

Kendati begitu, karena terbentur regulasi, mau tidak mau opsi dengan menitipkan di rate hotel akan ditempuh. Terlebih PHRI memberikan tidak keberatan. “Sepanjang ada sosialisasi yang maksimal dan penggunaan (kontribusi) itu juga maksimal,” tegasnya.

Selain itu, dalam pembahasan yang berlanjut nanti, rancangan besaran nilai kontribusi yang akan dipungut juga akan dikoreksi. Dulu, saat akan dititipkan di tiket pesawat, nilainya USD 10. “Nanti akan diperhitungkan lagi (besarannya). Sisanya menjadi PHR (Pajak Hotel dan Restoran). Pasti ada koreksi terlebih dulu. Yang penting, pembahasan ini jalan dulu. Sambil jalan dibenahi. Bagaimanapun juga kontribusi ini penting untuk Bali ke depannya. Di tengah persaingan industri wisata, baik di luar negeri maupun domestik, seperti sekarang,” pungkasnya.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia