Rabu, 13 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Soal Expander, Mahayastra Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Bupati

14 Juni 2019, 15: 39: 27 WIB | editor : I Putu Suyatra

Soal Expander, Mahayastra Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Bupati

BUPATI: Bupati Kabupaten Gianyar, Made Mahayastra saat ditemui Jumat (14/6). (PUTU AGUS ADEGRANTIKA/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, GIANYAR - Pemanggilan Ketua Forum Perbekel dan Lurah Kabupaten Gianyar oleh Polda Bali  terakait pengadaan kendaraan oprasioanal desa diberi tanggapan oleh Bupati Gianyar. Mahayastra mengaku pemanggilan tersebut sangat wajar ketika adanya laporan seperti itu. Bahkan ia mengaku tidak ada kaitannya dengan Bupati, hal tersebut ia jelaskan saat diwawancarai Bali Express (Jawa Pos Group), Jumat (14/6).

Ia menerangkan selama itu sudah sesuai prosedur dan mekanismenya sudah melalui penganggaran tidak akan ada permasalahan.   “Wajar itu, karena ada laporan seperti itu saya yakin teman-teman kepala desa sudah sesuai peraturan, mekanisme, dan penganggarannya. Bahkan itu sudah tertuang dan terencana,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Mahayastra mengatakan dengan surat pemanggilan Ketua Forum Perbekel dirasanya aman-aman saja. Diakui juga mengapa menggunakan plat kendaraan berwarna merah merupakan teknis dari stafnya. Ketika itu salah, ia mengaku masih bisa diperbaiki.

“Kendaraan itu adalah oprasional desa, mengapa plat nomornya merah itu teknis dari staf saya. Kalau salah bisa diperbaiki, masalah teknis saja itu, pemanggilannya tidak ada hubungannya dengan Bupati. Karena rencananya dari desa, anggarannya desa, yang menggunakan juga desa,” tandas Mahayastra.

Seperti diketahui surat pemanggilan dari Polda Bali tersebut bernomorkan B/591/VI/RES.3.3./2019/ Ditreskrimsus, yang ditujukan kepada I Gusti Nyoman Gede Susila selaku ketua forum komunikasi perbekel dan lurah. Pemanggilan itu pun dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan kendaraan untuk oprasional pemerintah desa dan BPD se Kabupaten Gianyar tersebut. Yaitu kendaraan roda empat Mistubisi Expander, dan roda dua Honda Pcx.

Sedangkan dalam suratnya tercantum, pertama tentang dasar pemanggilan. Sementara point ke dua menyatakan bahwa Ditreskrimsus Polda Bali sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan kendaraan roda 2 dan roda 4, untuk operasional pemerintah desa dan BPD se Kabupaten Gianyar yang sumber anggrannya dari bagi hasil pajak (BHP) tahun anggran 2019, sebagaimana dimaksud dalam UU RI NO 20 tahun 2001 atas perubahan UURI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Poin ketiga dalam surat panggilan itu, mereka diminta hadir ke ruang Subdit III lantai IV Kantor Ditreskrimsus Polda Bali Jalan WR Supratman No 7 Denpasar, pada Senin 17 Juni 2019 pukul 09.00 wita. Untuk kelancaran proses pemeriksaan, diminta juga membawa seluruh berkas terkait pengadaan kendaraan roda 2 dan roda 4 tersebut.

(bx/ade/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia