Rabu, 24 Jul 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Sudah Enam Kontainer, KPU Bali Tambah Daftar Alat Bukti

14 Juni 2019, 19: 26: 22 WIB | editor : I Putu Suyatra

Sudah Enam Kontainer, KPU Bali Tambah Daftar Alat Bukti

HADAPI GUGATAN: Proses persiapan daftar alat bukti terkait sengketa hasil pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan KPU Bali pada 10 Juni 2019 lalu. (KPU BALI FOR BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali mesti menambah jumlah daftar alat bukti yang dipakai sebagai jawaban dalam sengketa hasil pemilihan presiden (pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Kendati jumlah daftar alat bukti yang sebelumnya sudah disiapkan terdiri dari enam kontainer plastik.

Ini seiring adanya perubahan permohonan gugatan yang diajukan pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandi, selaku pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan ke MK.

“Ada (daftar alat bukti) yang harus kami cari lagi,” jelas Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bali, AA Gede Raka Nakula, yang dikonfirmasi di sela-sela berlangsungnya sidang perdana sengketa hasil pilpres 2019, Jumat kemarin (14/6).

Kebetulan Gung Nakula, demikian sapaan akrabnya, diutus KPU Bali untuk stand by di Jakarta selama masa sengketa.

Menurutnya, daftar alat bukti yang mesti ditambah dan dipersiapkan KPU Bali ini akan dipakai sebagai bahan untuk menyusun jawaban KPU selaku pihak termohon dalam proses sidang. “Kami harus menyusun jawaban lagi,” imbuhnya.

Mantan Ketua KPU Badung ini menjelaskan, semula daftar alat bukti yang disiapkan hingga mencapai enam kontainer plastik berkutat pada data pemilih, situng, rekapitulasi dan penghitungan suara, serta menyangkut soal sosialisasi dan kampanye.

“Sesuai permohonan pemohon yang diajukan di awal. Sekarang ada perubahan dari pemohon yang menyangkut beberapa hal,” jelasnya.

Secara umum, perubahan yang diajukan pemohon itu menyangkut dugaan penggelembungan suara dan data pemilih. Dan kebetulan Bali juga sempat disebutkan dalam uraian permohonan yang diajukan pemohon.

Khusus untuk data pemilih, dugaan pelanggarannya antara lain adanya rekayasa jumlah pemilih, pemilih yang belum genap berusia 17 tahun, pemilih ganda, Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, hingga pemilih cacat hukum.

Pelanggaran yang disebutkan pemohon itu diduga terjadi di Karangasem, Gianyar, Tabanan, Denpasar, Jembrana, dan Klungkung.

“Hanya saja tidak sampai detil. TPS-nya di mana. Kecamatannya di mana. Tapi tetap kami harus persiapkan data-data untuk bahan jawaban KPU (secara kompilasi),” jelasnya.

Sesuai jadwal, agenda penyampaian jawaban dari KPU selaku termohon akan digelar di MK pada Selasa (18/6) mendatang. Dalam rentang waktu kurang dari dua hari, KPU Bali mesti mempersiapkan daftar alat bukti tambahan tersebut. “Tentunya kami tetap akan menunggu arahan dari KPU RI,” pungkasnya.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia