Rabu, 24 Jul 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Dewan Klungkung Beber Tumpukan Temuan BPK

17 Juni 2019, 20: 10: 59 WIB | editor : I Putu Suyatra

Dewan Klungkung Beber Tumpukan Temuan BPK

BALI EXPRESS, SEMARAPURA - Di balik predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemkab Klungkung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018, ternyata terdapat tumpukan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu dibeber dewan saat sidang paripurna DPRD Klungkung, Senin (17/6). Sidang tersebut terkait keputusan DPRD Klungkung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru yang membacakan rekomendasi meminta bupati dan jajarannya segera menindaklanjuti temuan BPK sesuai rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut tersebut kepada BPK dan DPRD Klungkung.

Beberapa temuan BPK yang dibeber dalam sidang yang dihadiri Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta, di antaranya soal pariwisata. Pengusaha pariwisata yang telah beroperasi banyak belum didata dan belum ditetapkan sebagai wajib pajak. Rinciannya, 13 pengusaha pada 2016, delapan pengusaha pada 2017, dan 23 pengusaha pada 2018.

Ditemukan adanya denda pajak hotel yang belum ditetapkan terhadap 18 pengusaha hotel. Hal ini berpotensi terhadap hilangnya atau tertundanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Ditemukan adanya denda pajak restoran yang belum ditetapkan terhadap 18 pengusaha hotel,” kata Baru saat membacakan temuan BPK itu.

Selain itu masih banyak temuan lain yang lebih terkonsentrasi pada pemantapan pelaksanaan sistem pengendalian itern. Termasuk juga temuan soal Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala (PDNKK) yang telah bangkrut. Dalam laporan BPK yang dibacakan Baru, dibeberkan bahwa pada 2018 operasional PDNKK dihentikan karena direksi mengundurkan diri, namun masih diwajibkan menyusun laporan keuangan beruapa neraca dan laporan rugi laba per 31 Desember 2018 dengan hasil posisi tidak balance.

Sebagai entitas akuntansi, segala pertanggungjawaban bidang keuangan perusahaan ada pada direksi. Namun dalam status bupati sebagai wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan BUMD, ada beberapa hal yang menjadi penekanan atas kondisi PDNKK yang operasionalnya dihentikan.

Terkait dengan tumpukan temuan BPK itu, Sekda Klungkung Gede Putu Winastra menegaskan bahwa sebagian temuan BPK sudah ditindaklanjuti. Menurutnya, munculnya beberapa temuan karena ada perbedaan persepsi dalam merujuk regulasi antara Pemkab dengan BPK. “Rencananya, Rabu (19/6) kami akan rapat bersama OPD membahas tindak lanjut rekomendasi dewan,” kata Winastra. 

(bx/wan/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia