Selasa, 19 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Pansus Ranperda DPRD Bali Pertimbangkan Sistem Pengupahan

17 Juni 2019, 21: 33: 40 WIB | editor : Nyoman Suarna

Pansus Ranperda DPRD Bali Pertimbangkan Sistem Pengupahan

RAPAT: Rapat pembahasan kedua Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di DPRD Bali, Senin (17/6). (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Pembahasan Rancangan Perda (Ranperda) Penyelenggaraan Ketenagakerjaan kembali diulas di DPRD Bali, Senin (17/6). Dalam pertemuan kedua ini, pembahasannya mulai mengurucut kepada beberapa hal. Salah satunya dan yang paling penting, yakni menyangkut sistem pengupahan.

Sistem pengupahan ini muncul sebagai masukan dalam pembahasan yang digelar Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Kebetulan, dalam pembahasan kedua ini, banyak pihak yang mulai dilibatkan. Tidak seperti saat pertemuan pertama pada minggu lalu.

Dalam pembahasan kali ini, yang dilibatkan tidak hanya pihak pemerintah, seperti Dinas Tenaga Kerja atau Bagian Hukum dan HAM dari seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bali. Tetapi juga melibatkan juga beberapa serikat pekerja.

Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta, selaku ketua pansus yang bertugas membahas rancangan aturan ini menyebutkan, sistem pengupahan tersebut sempat menjadi masukan yang ditawarkan dalam pembahasan yang dipimpinnya.

Menurutnya, sistem pengupahan ini diharapkan bisa menjadi solusi atas persoalan klasik selama ini, yang berkaitan dengan upah minimum. Selama ini, masih ada perusahaan yang belum menerapkan upah minimum, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Padahal nilai yang ditetapkan sudah paling kecil.

“Ada juga yang sanggup (memberikan) di atas upah minimum, tetapi tetap memberikan sesuai nilai paling rendah dari upah minimum yang ditetapkan,” ungkap Parta usai memimpin pembahasan tersebut.

Mengenai sistem pengupahan ini, Parta sendiri mengaku perlu dibahas lebih detil lagi. Begitu juga dengan rumusan mengenai kualitas hidup layak (KHL). “Akan dirumuskan lagi dengan baik,” imbuhnya.

Dia menegaskan, KHL tidak boleh dibenturkan dengan upah minimum. Karena sejatinya, nilai upah minimum tersebut diberikan untuk para pekerja yang masih pemula atau baru. Atau bekerja pada masa tertentu. “Bahkan, dulu sejarahnya, upah minimum ini diberikan untuk pekerja perempuan yang diam di rumah. Tapi sekarang justru diberikan untuk ke semua pekerja,” ulas politisi PDIP yang baru saja terpilih ke DPR RI ini.

Demikian halnya mengenai pekerja yang berstatus kontrak yang biasa diterapkan pada industri pariwisata. Masukan yang diterima dari Serikat Pekerja Pariwisata mengharapkan adanya batasan kontrak maksimal empat tahun. “Tentu ada resiko pemutusan. Tapi itu harus dengan pengawasan yang ketat. Serta kami akan aktifkan lagi Tripartit yang sudah sepuluh tahun ini tidak aktif,” pungkasnya.

Sementara itu, Tim Ahli Pansus Penyelenggaraan Ketenagakerjaan DR I Wayan Gede Wiryawan menyebutkan, sistem pengupahan sejatinya sudah ada sejak lama. Hanya saja baru ditegaskan pada 2010 lalu. Intinya, pemerintah wajib membuat kebijakan pengupahan serta sistem pengupahan. “Tapi karena kepentingan politik, sistem itu tidak terwujud,” sebutnya.

Dia juga menyebutkan, hasil riset yang menyebutkan kencenderungan perusahaan-perusahaan yang memberikan upah sesuai batas minimal upah minimum. Padahal dari sisi kemampuan, beberapa perusahaan sejatinya ada yang sudah sanggup memberikan upah lebih di atas upah minimum yang ditetapkan. “Tapi karena merasa memberi sesuai upah minimum, mereka merasa sudah tidak melanggar. Makanya diperlukan adanya sistem pengupahan,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan soal kekacauan yang sering terjadi selama ini, menyangkut ketiadaan konstruksi sistem pengupahan yang belum dimiliki pemerintah. Dampaknya, pemberian upah minimum sudah dianggap memenuhi KHL. “Ini karena pemerintah belum punya konstruksi yang bagus,” sebut dosen hukum di Universitas Mahasarawasti ini.

Karena itu, dalam rancangan perda yang sedang dibahas saat ini, diatur juga mengenai penerapan sanksi. Bahkan pihaknya juga berharap ada bunyi pasal yang diubah, dengan menekankan pada pemberian upah melalui sistem pengupahan.

“Kalau bicara upah, jangan hanya berpikir (sanksi) pidana. Menurut saya, sanksi yang paling efektif adalah sanksi moral. Dalam konteks kepentingan perusahaan yang paling tinggi. Misalkan, perusahaan yang melanggar dibatasi akses permodalannya ke perbankan atau perizinannya. Apa tidak pusing dia?” pungkasnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia