Selasa, 19 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bali

PPDB Picu Kegaduhan, Sistem Zonasi Harusnya Bertahap dan Tak Kaku

18 Juni 2019, 08: 37: 53 WIB | editor : I Putu Suyatra

PPDB Picu Kegaduhan, Sistem Zonasi Harusnya Bertahap dan Tak Kaku

RAMAI: Verifikasi PPDB jalur kurang mampu di Rumah Pintar Jalan Kamboja Denpasar kemarin. (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Hampir di setiap daerah, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) memicu kegaduhan. Penyebabnya adalah sistem zonasi yang membuat siswa tidak leluasa lagi memilih sekolah. Parlemen menyebutkan sistem zonasi yang digulirkan Kemendikbud dijalankan secara bertahap.

Anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan Ferdiansyah menilai sistem zonasi wajar memicu kegaduhan. Khususnya terkait dengan kuota zonasi yang dipatok minimal 90 persen. ’’Seharusnya implementasi sistem zonasi ini ada peta jalannya (roadmap, Red). Dilakukan secara bertahap,’’ jelasnya di komplek gedung DPR kemarin (17/6).

Dia mengatakan pada tahap awal Kemendikbud seharusnya cukup menyebutkan bahwa kuota PPDB berbasis zonasi, prestasi, dan lainnya. Sementara untuk angka atau persentasenya dibuat fleksibel dan diputuskan oleh pemerintah daerah masing-masing. Ferdiansyah menegaskan bahwa pendidikan itu adalah bagian dari otonomi daerah.

’’Atau paling tidak dibuat rentang. Misalnya kuota zonasi dibuat rentang 70 sampai 90 persen. Tidak kaku seperti sekarang yang 90 persen,’’ katanya. Dengan demikian masing-masing pemda bisa leluasa mengatur kuota disesuaikan dengan kondisi keragaman masyarakat setempat.

Selain itu dia menuturkan Kemendikbud seharusnya tidak langsung menetapkan kuota zonasi PPDB. Tetapi melakukan penyebaran atau pemerataan guru-guru yang berkualitas. Misalnya guru dengan nilai uji kompetensi guru (UKG) tinggi disebar supaya tidak berkumpul di sekolah tertentu.

Dengan adanya penyebaran guru yang berkualitas tersebut, diharapkan kualitas sekolah menjadi seragam. Sehingga orang tua memiliki keyakinan bahwa sekolah di manapun sama saja kualitasnya. Termasuk dengan sarana dan parasana (sarpras), menurut Ferdiansyah juga harus disamaratakan dulu kualitasnya.

Namun yang terjadi saat ini tidak demikian. Ferdiansyah menyebutkan Kemendikbud secara kaku menetapkan bahwa kuota PPDB berbasis zonasi minimal 90 persen. Sisanya kuota siswa berprestasi dan non zonasi masing-masing lima persen.

Akibatnya banyak orang tua yang keberatan atau memprotes aturan PPDB berbasis zonasi itu. Menurut Ferdiansyah wajar jika ada orang tua ingin memasukkan anaknya ke sekolah negeri favorit. Walaupun sekolah itu berada jauh dari tempat tinggalnya. Kondisi ini tidak terjadi jika kualitas sekolah disamaratakan terlebih dahulu, baru kemudian sistem zonasi diterapkan.

Jajaran Kemendikbud belum bisa dimintai komentar terkait masukan supaya PPDB zonasi dilakukan secara bertahap. Sebelumnya Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan bahwa zonasi tidak hanya untuk PPDB saja. Tetapi juga untuk segala aspek pendidikan.

Mulai dari identifikasi masalah, evaluasi kinerja, dan pelatihan guru serta rotasi guru. Dengan demikian PPDB berbasis zonasi ke depan juga digunakan untuk acuan dalam rotasi guru. Sehingga guru tidak hanya mengajar di satu sekolah sejak diterima jadi PNS sampai pensiun.

Kepala Biro Pembinaan Anggota Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur menjelaskan sebaiknya orang tua tidak memanfaatkan segala macam celah agar anaknya diterima di sekolah favorit. Sebaliknya orang tua diharapkan bisa mengarahkan anaknya untuk memasuki sekolah terdekat dengan rumahnya.

’’Dan selalu memberi motivasi dan semangat untuk berprestasi kepada anaknya,’’ kata guru SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat itu. Menurut Mansur kondisi kualitas sekolah saat ini memang beragam. Namun dengan adanya sistem zonasi ini, dua sampai tiga tahun mendatang kualitas sekolah bisa lebih merata.

Untuk daerahnya sendiri, Mansur mengatakan pendaftaran PPDB baru dimulai pada 20 Juni mendatang. Di tempatnya kuota zonasi sesuai dengan aturan Kemendikbud yakni 90 persen. Dari jumlah itu sebanyak 65 persen menggunakan sistem zonasi murni. Kemudian 25 persen sisanya untuk siswa dari keluarga prasejahtera.

Untuk kuota zonasi murni ada beberapa kriteria penilaian. Yakni menggunakan jarak terdekat dalam satu zona. ’’Patokannya jarak kantor kepala desa dengan sekolah,’’ jelasnya. Kemudian menggunakan kriteria rata-rata nilai ujian nasional dan nilai ujian nasional sesuai dengan urutan mata pelajarannya. Kriteria terakhir adalah usia.

Jika dari seluruh kriteria itu ada sejumlah siswa yang memiliki penilaian sama, ditambah dengan urutan mendaftar. Dia mengatakan meskipun pendaftaran dibuka mulai 20 Juni depan, tetapi sudah ada sejumlah orang tua yang datang ke sekolah. Sekolah tetap menerima berkas yang dibawa orangtua. Namun seluruh orangtua diminta untuk datang mendaftar sesuai jadwal dan dibantu melakukan pendaftaran secara online.

Sementara itu, kacau balau PPDB 2019 juga terjadi di Bali. Di Kota Denpasar kemarin, situasi “chaos” nyaris terjadi di seluruh SMP Negeri. Para orang tua harus rela datang ke sekolah dini hari. Sejumlah sekolah dipadati para orang tua calon murid mulai pukul 03.00. Ini demi mendapatkan nomor token aktivasi pendaftaran. Fungsinya adalah untuk identitas awal sebelum para calon siswa mendaftar sesuai jalur yang dipilih.

Hal itulah yang banyah dikeluhkan. Karena pendaftaran disebut sudah online, tapi masih saja repot ngantre panjang. “PPDB paling buruk, antre jam 04.00 pagi sampai di TKP ambil token ditolak, karena bukan zonasi, pulang ke rumah dapat info boleh ambil token di mana saja,” tukas salah seorang orang tua calon siswa yang mengaku bernama Kadek dengan nada emosi.

“Untuk ambil token PPDB harus antre seperti ini. Pengambilan yang dibuka pukul 07.00 ternyata sudah pada antre pukul 03.00. Dan, karena banyaknya calon pelamar token pun gagal didapat. Mencari sekolah dengan cara balapan. Tidakkah ada sistem penerimaan yang lebih bermartabat dari ini?” kecam orang tua calon siswa lainnya.

Sementara itu di Badung, PPDB tingkat SMPN di Badung dibuka tahap pertama. Yakni pendaftaran dan verifikasi untuk jalur zonasi bagi siswa yang tidak mampu dan disabilitas. Seperti yang terlihat di SMPN 2 Kuta Utara."Sedang berlangsung pendaftaran dan verifikasi untuk jalur siswa tidak mampu dan disabilitas," ujar Kepala Sekolah SMPN 2 Kuta Utara, AA Putu Oka Sujana kemarin.

Dijelaskan Oka Sujana, sesuai ketentuan satu rombongan belajar (rombel) berisi 32 siswa. Nah, daya tampung SMPN 2 Kuta Utara ini ada 11 kelas. “Daya tampung kami di sekolah itu 32  x 11 atau sekitar 352 siswa yang diterima sesuai jalur mereka, ” terangnya.

Ia mengakui, penerapan sistem online ini lebih praktis. Parang orang tua berikut siswa tak perlu repot mengantre ke sekolah. “Semua serba online sehingga jadi lebih praktis. Sebab ini sebagai penerapan pola smart city yang dilakukan oleh Pemkab Badung, ” katanya.

Secara umum pendaftaran PPDB Online SMP Negeri dengan mekanisme dalam jaringan (daring) dilaksanakan melalui Jalur Zonasi paling sedikit 90 persen, Jalur Prestasi paling banyak lima persen, dan Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak lima persen. Pelaksanaan PPDB Online SMP Negeri dapat dilakukan secara online mandiri atau datang langsung ke sekolah tujuan. Para peserta didik mendaftar online melalui website  ppdb.badungkab.go.id.  

Adapun jadwal Pendaftaran Jalur zonasi bagi siswa tidak mampu dan disabilitas, yakni 17 dan 18 Juni 2019 mulai pukul  08.00-15.00. Bisa dilakukan mandiri atau dibantu di sekolah asal.  Kemudian 19 Juni sampai pukul 24.00 (secara mandiri). Verifikasi berkas dilaksanakan 17, 18, 19 Juni pukul  08.00-15 .00 di sekolah tujuan. Pengumuman penerimaan pada 20 Juni pukul 08.00 di website.

Selanjutnya, pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua/wali pada 19 dan 20 Juni 2019 pukul 08.00-15.00. Bisa dilaksanakan mandiri atau dibantu di sekolah asal dan 19 Juni 2019 sampai pukul 24.00 bagi yang melaksanakan mandiri. Verifikasi berkas dilaksanakan 19 hingga 21 Juni pukul 08.00-15.00 di sekolah tujuan. Pengumuman penerimaan jalur ini pada 22 Juni pukul 08.00 di website.

Kemudian pendaftaran lewat Jalur Prestasi dilaksanakan pada 21-22 Juni pukul 08.00-15.00. Bisa dilakukan mandiri atau dibantu di sekolah asal. Juga pada 21 Juni bisa dilakukan mandiri hingga pukul 24.00. Verifikasi berkas dilaksanakan 21 hingga 23 Juni pukul 08.00-15 .00 di sekolah tujuan. Pengumuman penerimaan pada 24 Juni pukul 08.00 melalui website.

Sementara pendaftaran jalur zonasi selain anak tidak mampu dan disabilitas digelar 26 hingga 28 Juni pukul 08.00-15.00. Bisa dilakukan mandiri atau dibantu di sekolah asal. Khusus 28 Juni 2019 sampai pukul 24.00 bisa dilakukan secara mandiri. Verifikasi berkas berlangsung dari 26 hingga 29 Juni pukul 08.00-15.00  di sekolah tujuan. Pengumuman hasil bisa dilihat 2 Juli 2019 pukul 24.00  melalui website. Sedangkan pendaftaran ulang dibuka 9 hingga 11 Juli 2019 pukul 08.00 sampai selesai di sekolah tujuan.

(bx/wan/adi/aim/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia