Kamis, 18 Jul 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Bappeda Badung Gelar Konsultasi Publik, RPJMD Kembali Diubah

18 Juni 2019, 19: 52: 21 WIB | editor : Nyoman Suarna

Bappeda  Badung Gelar Konsultasi Publik, RPJMD Kembali Diubah

KONSULTASI: Bappeda Badung melaksanakan Konsultasi Publik, guna membahas rancangan awal perubahan kedua RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021, Selasa (18/6), di ruang pertemuan Inspektorat, Puspem Badung. (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, MANGUPURA - Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung menggelar Konsultasi Publik, guna membahas rancangan awal perubahan kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021, Selasa (18/6), di ruang pertemuan Inspektorat, Puspem Badung. 

Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya mengatakan, penetapan perubahan kedua RPJMD merupakan agenda pemerintah daerah yang sudah dirancang dan ditetapkan menjadi agenda utama dalam pelaksanaan tahun anggaran 2019. Sebagai agenda utama dikarenakan, pertama, secara regulative  Perda yang mengatur tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021.

Pada penetapan hingga perubahan pertama, kata Wira Dharmajaya, masih merujuk aturan ketentuan yang lama, berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010. Setelah penetapan perubahan pertama, terbitlah Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yang mengatur tentang tata cara penyusunan perubahan RPJMD, RPJPD dan seterusnya. Sehingga berimplikasi harus menyesuaikan secara substansi dengan Permendagri dimaksud.

 "Dalam Permendagri tersebut diatur bahwa dalam waktu dua tahun sejak diterbitkannya Permendagri ini,  sudah harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian. Itu yang menyebabkan salah satu pertimbangan kenapa kami melaksanakan perubahan kedua RPJMD menjadi agenda utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah, " jelas mantan sekretaris Dewan Badung ini.

Kedua, dalam mengawal pelaksanaan RPJMD, diwajibkan setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas capaian-capaian, target, kinerja yang sudah ditetapkan. "Evaluasi atas capaian kinerja kita masih dimungkinkan untuk melakukan perubahan kedua. Tentunya apa yang kita rumuskan tidak lepas dari perkembangan terakhir hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD itu sendiri, " tambahnya.

Ketiga, formula-formula sebagai dasar rujukan dalam menetapkan capaian-capaian kinerja ini, katanya, harus disesuaikan dengan regulasi yang mengatur. "Penekanan visi dan misi serta kebijakan PPNSB dengan menekankan kepada lima bidang prioritas tetap dijadikan satu fokus yang menjadi roh RPJMD," jelasnya.

Konsultasi publik ini, tambahnya, sebagai media mendapatkan masukan, terutama target yang akan dipasang pada perubahan kedua RPJMD, sebelum nanti menjadi keputusan bupati bersama DPRD Badung.  Kegiatan ini dihadiri seluruh stakeholder terkait, mulai dari unsur perangkat daerah, akademisi, tim ahli, organisasi kemasyarakatan, profesi, serta kewanitaan di Badung.

(bx/adi/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia