Kamis, 18 Jul 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Token Tak Perlu Cepat-cepatan, Disdik Pastikan Server PPDB Stabil

19 Juni 2019, 07: 31: 36 WIB | editor : I Putu Suyatra

Token Tak Perlu Cepat-cepatan, Disdik Pastikan Server PPDB Stabil

DIAWASI: Deklarasi penerimaan mahasiswa baru dan PPDB yang bebas dari maladministrasi. (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Hiruk-pikuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini terasa dalam beberapa hari terakhir. Sistem penerimaannya pun sama seperti tahun lalu. Ada jalur perpindahan orang tua, prestasi, dan zonasi.

Di antara tiga sistem itu, zonasi masih menjadi hantu menakutkan. Sebab, di tahun lalu, zonasi tidak hanya menggunakan patokan jarak rumah, namun disesuaikan dengan hasil perankingan nilai ujian juga.

Tapi tahun ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Bali memastikan sistem zonasi mengacu pada jarak rumah terdekat dengan sekolah. Ini terungkap dalam Pelatihan Operator PPDB SMA/SMK Negeri di Hotel Mahajaya, Ubung, Selasa (18/6).

Seperti dijelaskan Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Disdik Bali, Nyoman Ratmaja, Telkom yang diajak bekerja sama dalam proses PPDB online tahun ini sudah menyiapkan database jarak rumah calon siswa dengan sekolah.

Untuk itu, pihaknya memberikan pelatihan kepada operator PPDB dari masing-masing SMA/SMK dari seluruh Bali. Total ada 254 orang peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. “Satu sekolah dua orang. Satu Ketua Panitia PPDB. Satu orang lagi operatornya,” jelas Ratmaja di sela-sela pelatihan.

Dia menyebutkan, pelatihan yang diberikan oleh Telkom ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme PPDB tahun sekarang. Sekaligus menyosialisasikan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB itu sendiri. “Teknisnya seperti apa. Bagaimana sistemnya. Apa yang perlu dilaksanakan operatornya. Intinya menyamakan persepsi,” tukasnya.

Disinggung kemungkinan server yang down lantaran kebanyakan yang mengakses, Ratmaja mengungkapkan bahwa Telkom sudah melakukan upaya antisipasi. Saat diakses, server mampu melayani 500 ribu pengakses.  “Sementara lulusan (SMP) di tahun ini 75 ribu. Sudah diantisipasi oleh Telkom,” imbuhnya.

Proses pendaftaran sendiri akan berlangsung PPDB online ini akan berlangsung pada 28 Juni 2019 dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan 3 Juli 2019.

Sementara itu, hari kedua pelaksanaan verifikasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) kemarin di berbagai sekolah negeri di Kota Denpasar sudah mulai kondusif. Berbeda dengan antrean yang berlangsung membeludak di hari pertama pada Senin (17/6).

Misalnya saja suasana SMP Negeri 3 Denpasar kemarin. Ruang-ruang yang disediakan terlihat sangat sepi. I Wayan Murdana, S.Pd, M.Psi selaku Kepala Sekolah SMP N 3 Denpasar menyampaikan bahwa PPDB tahun ini khususnya di SMP N 3 Denpasar berjalan lancar. “Namun, memang awal kemarin memang ada sedikit antrean yang cukup panjang. Kan wajar saja karena mungkin semua orang tua ingin cepat-cepat. Selain itu, mungkin juga informasinya belum dipahami benar,” jelasnya.

Selaku kepala sekolah, ia mengantisipasi pada Senin (17/6) dengan memberikan pemahaman kepada orang tua sedari awal pagi hari. “Bahwa mencari token itu bukan cepat-cepatan. Mungkin salah persepsinya di sana. Setelah itu, saya antisipasi untuk di SMP N 3 Denpasar, Astungkara lancar. Terbukti kemarin di sini bisa menyelesaikan sekitar 500-an orang, berarti ini lancar. Dan hampir semua bisa kami fasilitasi kemarin,” tegasnya.

Untuk PPDB hari kedua, jelasnya kembali, lebih banyak kosong. “Untuk sekarang, mungkin kami menunggu sekitar satu sampai dua saja. Sudah tidak menumpuk seperti kemarin. Padahal masih lagi sehari, masih ada besok. Jadi, kesimpulannya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Rasanya tidak akan ada banyak masalah. Tinggal sekarang dia akan mendaftarkan diri lewat token itu,” jelasnya.

“Harapan kita ke depan, ini kan program baru. Sistem yang diberikan oleh pemerintah itu baru, yang jelas pasti perlu diadakan evaluasi. Evaluasi dalam arti di mana letak kelemahan dan lain sebagainya. Sehingga harapan kami ke depan, kalau sudah sistemnya bagus, mudah-mudahan tidak akan ada masalah lagi,” tutupnya kepada Bali Express.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, I Wayan Gunawan, pada pertemuan di Ombudsman RI Perwakilan Bali menyampaikan bahwa pada tahun ini, ingin melakukan perubahan karena Denpasar adalah Kota Smart City. Ia mengharapkan anak-anak bisa mendaftar online dari rumahnya. “Untuk bisa itu, diperlukan token tadi. Di sinilah kita wujudkan transparansinya. Sehingga tidak ada nanti di antara anak-anak dikategorikan gaptek,” jelasnya.

Fungsi token, tambahnya, merupakan piranti keamanan yanmg dapat menghasilkan kode rahasia dengan alogaritma tertentu agar calon peserta didik dapat melakukan aktivitas akun di situs publik PPDB online. Token bersifat rahasia sehingga jangan sampai orang lain mengetahui. Fungsi token di antara sebagai kevalidan calon peserta didik karena token sinkron dengan nomor peserta saat ujian. “Jangan sampai peserta ujiannya bodong. Inilah kami perlu validasi. Selanjutnya sebagai syarat peserta didik untuk melakukan aktiviasi akun sehingga bisa membuat password untuk login dan pilih sekolah sesuai dengan jalur. Di sini setelah mereka dapatkan token dan mengaktifkan akun, kemudian pada saat kapan jadwal mendaftar sesuai jalur, mereka bisa mendaftar lewat rumah via HP. Berarti tidak ada orang yang bisa melakukan kasak-kusuk di dalam,” jelas Gunawan.

“Cuma persoalan sekarang ada beberapa hal yang menghantui masyarakat. Itu barangkali terkait pemahaman metode baru ini. Sebenarnya untuk kejadian kemarin, itu namanya verifikasi bukan pendaftaran. Kita berikan waktu sebenarnya sampai Rabu (19/6), tiga hari. Tetapi nyatanya, pelaksanaan hari kedua, saat saya cek di lapangan sudah hampir sepi. Karena mereka pada hari pertama maunya biar mendapatkan pelayanan lebih awal. Saya sampai turun ke lapangan untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa ini tidak perlu buru-buru dan cepat-cepatan. Ini hanya pelayanan untuk verifikasi data bukan pendaftaran,” jelasnya.

Ombudsman Minta segera Lapor Kalau Ada “Titipan”

Ombudsman RI Perwakilan Bali mengadakan Coffee Morning dan Koordinasi antarlembaga bersama rektor perguruan tinggi negeri dan Dinas Pendidikan se-Bali pada Selasa (18/6) pagi kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Khattab memimpin pertemuan tersebut. Tampak hadir Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa beserta seluruh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang ada di Kota/Kabupaten di Bali.

Selain itu, tampak rektor-rektor dari Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN), Institut Seni Indonesia Denpasar (ISI Denpasar) dan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) hadir. Dalam pertemuan tersebut, Rektor Universitas Udayana tidak hadir. Selain itu, pertemuan tersebut juga diisi dengan Penandatanganan Deklarasi bersama untuk Penerimaan Mahasiswa Baru dan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 yang Bebas dari Maladministrasi di Wilayah Provinsi Bali.

Umar Ibnu Khattab menyampaikan bahwa hingga saat ini ada anggapan dari masyarakat yang merasa praktik penerimaan mahasiswa baru dan peserta didik baru masih ada yang curang. “Misalnya, untuk penerimaan mahasiswa baru di fakultas tertentu menggunakan uang pelicin. Jadi melalui kesempatan ini, agar semua tegas dan disiplin dalam menggunakan aturan. Ombudsman ingin memperbaiki. Ombudsman yang memperbaiki agar lebih mudah berkoordinasi. Kalau publik “yang cerewet” maka lebih riskan. Ini juga untuk mengawasi proses penerimaan mahasiswa baru dan peserta didik baru. Untuk menghindari stigma publik penerimaan mahasiswa baru dan peserta didik baru yang tidak transparan. Kami ingin memastikan semua prosedur berjalan dengan baik,” jelasnya.

Umar berharap melalui pertemuan ini, tidak ada lagi proses penerimaan mahasiswa dan peserta didik yang mencederai prosesnya. “Kami harapkan adanya suatu sistem penerimaan yang bersih dan penuh dengan keterbukaan. Itu lah sebabnya kami mengumpulkan seluruh rektor kampus negeri dan kepala dinas untuk memastikan bahwa proses penerimaan tahun ini betul-betul transparan, terbuka dan jauh dari maladministrasi,” jelasnya.

Terkait penerimaan “titipan”, Umar memohon agar publik melaporkan temuan. “Kepala Dinas bisa saja menyampaikan nama-nama pejabat yang menitipkan siapa pun di sekolah maupun perguruan tinggi kepada Ombudsman. Biarlah Ombudsman yang mengumumkan kepada publik, pejabat mana yang menitipkan seseorang di sekolah maupun perguruan tinggi. Sejauh ini belum ada laporan. Jadi kami sudah membuka posko pengaduan Ombudsman yang setiap tahun kami buka. Jadi publik dipersilakan melapor apabila menemukan hal-hal yang dianggap mencederai proses penerimaan,” jelasnya.

Boy Jayawibawa menyambut baik ajakan daripada imbauan Ombudsman untuk sama-sama komitmen khususnya dalam hal penerimaan peserta didik baru. “Dengan komitmen dan konsisten tidak ada lagi hal-hal yang bias. Kita tidak ingin ada sanksi nanti dari pemerintah pusat atas ketidakkonsistenan. Makanya tadi dengan Ombudsman dengan teman lain serta panitia juga mari sama-sama mengawasi jalannya PPDB,” jelasnya. (akd)

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia