Kamis, 18 Jul 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Revisi RTRW Memuat Mitigasi Bencana

19 Juni 2019, 09: 43: 22 WIB | editor : I Putu Suyatra

Revisi RTRW Memuat Mitigasi Bencana

Ilustrasi (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Sempat tertunda beberapa kali, pembahasan Revisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayan (RTRW) Provinsi Bali dilanjutkan kembali. Selasa (18/6) kemarin, pansus yang bertugas membahasnya, mulai melakukan rapat kembali. Melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Tim Ahli DPRD Bali.

Pembahasan tersebut dipimpin I Nengah Tamba selaku Wakil Ketua Pansus Revisi RTRW Provinsi Bali. Dalam pembahasan tersebut, diulas kembali soal draft atau dokumen revisi perda yang sejatinya sudah dikirimkan ke pusat untuk dikoreksi. Diantaranya ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Namun, dalam perjalannya, pihak kementerian meminta adanya dokumen tambahan untuk melengkapi proses koreksi di pusat. Berkaitan dengan itu, Tamba menilai perlunya mencari keputusan substantif dari pusat. “Kami harus mencari keputusan subtansif dari kementerian,” tukas Tamba usai memimpin rapat di Ruang Baleg DPRD Bali.

Sebab, sambung dia, dirinya sendiri sempat mempertanyakan tujuan pusat yang meminta adanya dokumen tambahan dalam proses koreksi tersebut. Karena, draft yang diajukan merupakan revisi. Bukan membuat perda yang baru.

Selain itu, dalam Perda Nomor 16 Tahun 2009, dibeberkan juga secara lengkap dan jelas mengenai berbagai hal. Namun, pusat tetap meminta adanya dokumen tambahan. Seperti kawasan strategis nasional (KSN), ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan, kawasan hutan, sebaran sawah, serta mitigasi bencana. “Ini kan revisi. Bukan buat perda baru. Yang tersirat dalam perda sebelumnya sudah jelas. Sebenarnya pusat itu mau apa? Dokumen itu sudah kami siapkan,” tukasnya.

Meski demikian, dia menilai, adanya permintaan dokumen tambahan, khusunya yang berkaitan dengan mitigasi bencana membuat draf revisi RTRW kali ini akan semakin lengkap. Karena dalam perda sebelumnya, kawasan tersebut tidak tercantum sama sekali.

Padahal, di Bali ada beberapa daerah yang rawan ditimpa bencana. Sebut saja Karangasem dengan aktivitas vulkanis Gunung Agung-nya. Serta kawasan lainnya yang rawan longsor atau banjir.

Terkait kurangnya dokumen tambahan, pihak kementerian memberikan deadline hingga 21 Juni mendatang. Pihaknya optimis bisa menyelesaikan kekurangan dokumen yang diminta tepat waktu.

“Per 21 (Juni) ini. Inikan batas terakhir. Kami mesti selesaikan itu. Dan saya dengan teman-teman lainnya di pansus komitmen untuk menyelesaikan ini sebelum kami selesai bertugas (di DPRD),” pungkasnya.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia