Kamis, 18 Jul 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Tak Dapat Raskin, Ribuan KPM di Bangli Terima Kartu “ATM”

19 Juni 2019, 19: 03: 48 WIB | editor : Nyoman Suarna

Tak Dapat Raskin, Ribuan KPM di Bangli Terima Kartu “ATM”

SIMBOLIS: Sekda Bangli IB Gde Giri Putra (kiri) menyerahkan bantuan secara simbolis kepada salah satu keluarga KPM di Bangli, Rabu (19/6). (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, BANGLI - Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bangli sedikit bernapas lega. Mereka kini tidak lagi disodorkan bantuan beras miskin (Raskin), atau Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra). Melainkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

Para penerima bantuan tidak lagi menerima beras secara langsung, tetapi diberikan semacam kartu ATM. Ini dilakukan untuk memberikan kemudahan mendapatkan bahan kebutuhan pokok yang diinginkan di gerai-gerai yang ditetapkan pemerintah. 

Ada 8.506 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bangli yang mendapatkan bantuan. Besaran yang didapat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) rata-rata lebih dari Rp 2 juta tiap tahun, dengan jumlah maksimal mencapai Rp 9,75 juta per tahunnya.

Bantuan diserahkan langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra, Rabu (19/6), di Ruang Visual, Museum Batur Unesco Global Geopark, Kintamani. "Kemiskinan merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang mengakibatkan dampak resiko sosial yang sangat kompleks. Sehingga harus ditangani bersama," kata Giri Putra.

Menurutnya, bantuan sosial pangan, baik berupa raskin, bansos rastra maupun BPNT, semuannya bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin. Sedangkan tujuan utama dari pemberian BPNT adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan dan memberikan gizi yang seimbang kepada kaum kurang mampu. "Ini juga untuk meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial, serta meningkatkan transaksi non-tunai dalam mendukung gerakan nasional non-tunai," lanjutnya.

Dia mengakui, pemberian bantuan raskin selama ini menimbulkan polemic, seperti diberlakukannya biaya tebus bagi penerima dalam memperoleh raskin. Tentu itu berdampak sulitnya menentukan penerima. "Bantuan ada yang dibagi rata atau dibagi secara bergilir. Yang paling kotroversial, bantuan raskin dijadikan sebagai pakan ternak karena alasan kualitas beras yang jelek," ungkap Sekda.

“Sekarang, melalui program BPNT, masyarakat penerima bantuan pangan sosial tidak perlu takut lagi dapat beras yang tidak bagus. Tinggal membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sudah bisa berbelanja sendiri kebutuhan pokok beras dan telur di tempat-tempat yang telah ditentukan," terangnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli Nengah Sukarta mengatakan, besaran bantuan PHK yang diterima tidak sama. Ada lima komponen yang menentukan besaran bantuan yang diterima.

Pemerintah mempertimbangkan keberadaan ibu hamil di satu keluarga, adanya balita, ada anak wajib sekolah SD-SMA, disabilitas dan lansia. Sedangkan besaran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Rp110 ribu per bulan yang bisa dimanfaatkan untuk membeli beras maupun telor di E-Warung, maupun tempat-tempat yang sudah ditentukan. "Selain E-Warung, kami juga bekerja sama dengan Bulog sebagai agensi untuk memenuhi kebutuhan E-Warung," pungkas Sukarta.

(bx/aka/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia