Senin, 09 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Buntu, Mediasi RS Karya Dharma Husada dengan Pekerja

19 Juni 2019, 20: 03: 34 WIB | editor : Nyoman Suarna

Buntu, Mediasi RS Karya Dharma Husada dengan Pekerja

MEDIASI : Proses mediasi antara pihak pekerja RS Karya Dharma Husada yang diberhentikan dan pihak perusahaan. Mediasi dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta, di Ruang Badan Legislasi, Rabu (19/6). (CHAIRUL AMRI SIMABUR/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Kandas sudah harapan tujuh orang pekerja di RS Karya Dharma Husada, Buleleng untuk bisa dipekerjakan kembali, setelah sekitar Mei 2019 lalu diberhentikan pihak rumah sakit yang kini berada di bawah manajemen RS Bross tersebut.

Upaya yang mereka tempuh dengan mengadukannya ke DPRD Bali, Rabu (19/6), justru berakhir buntu. Sekalipun DPRD Bali yang diwakili Ketua Komisi IV Nyoman Parta berharap ketujuh pekerja itu dipekerjakan kembali, tetapi dengan segala persoalan yang terjadi selama ini, akhirnya  pekerja tersebut diberhentikan.

Pasalnya, pihak rumah sakit sendiri tetap pada pendirian semula. Mereka ngotot untuk tidak mempekerjakan kembali ketujuh karyawan tersebut, bahkan siap untuk menempuh jalur hukum.

Hasil yang mentok tersebut disampaikan Parta usai memimpin mediasi di Ruang Badan Legislasi DPRD Bali. Dia menyebutkan, sejak awal pihaknya menginginkan ada titik temu antara manajemen rumah sakit dan pekerja yang diberhentikan.

“Karena sesungguhnya, dasar pemutusannya tidak jelas. Tapi dari pihak perusahaan sudah ngotot. Tidak mau lagi menerima (pekerja) dengan berbagai alasan,” ungkap Parta.

Sikap inilah yang membuat Parta kecewa. Dia sangat menyayangkan sikap pihak manajemen rumah sakit yang menurutnya mempekerjakan tenaga kerja baru dengan cara mengeluarkan tenaga kerja lama. Terlebih lagi, pekerja yang diberhentikan tersebut menuntut apa yang menjadi hak-hak mereka.

Bagi Parta, pola seperti itu merupakan cara lama yang sering membelit buruh-buruh di Bali. Sekalipun Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Buleleng sudah mengeluarkan rekomendasi agar pihak perusahaan menerima kembali tenaga kerja yang sudah diberhentikan tersebut, tetapi perusahaan tidak mempedulikannya.

“Perusahaan tidak menggubrisnya (rekomendasi Disnaker) dan malah menantang membawa ke pengadilan,” bebernya lagi.

Dia menduga, ada unsur pelanggaran hukum pidana dalam persoalan yang terjadi di RS Karya Dharma Husada di Buleleng tersebut. Karena pihak perusahaan telah memanipulasi data-data terkait upah yang diterima para pekerja tersebut.

“Pihak pengusaha sesungguhnya tidak memberikan upah sesuai UMK Kabupaten Buleleng. Tapi pihak perusahaan menyampaikan kepada BPJS sudah memberikan (upah) kepada pekerja-pekerja itu (yang diberhentikan) sesuai UMK,” ujar Parta seraya membeberkan beberapa persoalan yang muncul saat mediasi.

Padahal, sambung dia, para pekerja yang diberhentikan itu menerima upah di bawah UMK Buleleng, yakni Rp 2.165.000. Nilainya bervariasi. Ada yang mendapatkan Rp 800 ribu, Rp 1,5 juta, sampai dengan Rp 1,7 juta.

“Itu dilakukan untuk mengelabui (BPJS). Pihak perusahaan menyampaikan bahwa sudah memberikan upah sesuai UMK. Padahal kenyataannya, jauh di bawah UMK. Sehingga ini ada unsur pidananya. Dan pihak buruh sudah melaporkannya ke pihak Kepolisian,” sebutnya.

Kami di Dewan, sambung dia, sudah mengupayakan adanya titik temu antara dua belah pihak. Namun dengan keputusan pihak rumah sakit yang ngotot pada pendirian semula, pihak berharap persoalan pidana ini diproses pihak Kepolisian. “Kami berharap Polisi menyelidiki ini,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali yang mendampingi para pekerja tersebut. Pihaknya menyayangkan sikap pihak perusahaan tersebut. Terlebih tujuan pihaknya membawa persoalan pemberhentian para pekerja ke Dewan, sebagai upaya nonlitigasi atau di luar jalur hukum.

Dia menyebutkan, proses pemberhentian tujuh orang tenaga kerja tersebut dilakukan tanpa dasar. Sebab, pada 7 Desember 2018 lalu, Disnaker Buleleng sudah mengeluarkan nota pemeriksaan.

Intinya, ketujuh pegawai yang diberhentikan itu sudah berstatus PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu). Bukan lagi PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), sesuai ketentuan Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Tapi perusahaan tidak melakukan itu (nota pemeriksaan). Kami ingin masyarakat melek dengan persoalan seperti ini,” tegasnya.

Selain itu, pihak perusahaan beralasan bahwa ketujuh tenaga kerja tersebut sudah berakhir masa kerjanya. Padahal pada 7 Desember 2018 lalu, ketujuh orang itu sudah diubah statusnya menjadi PKWTT. Dalam perjalanannya, sekitar Mei 2019, ketujuh orang tenaga kerja itu justru diberhentikan.

Menurutnya, pemberhentian itu dilakukan pihak perusahaan dengan alasan sesuai hasil evaluasi sudah tidak dibutuhkan lagi. Sementara, penerapan masa kerja sudah tidak berlaku lagi karena ketujuh tenaga kerja tersebut sudah berubah status menjadi PKWTT.

“Lain cerita kalau sebelum nota pemeriksaan. Kalau sudah permanen, apa dasar hukumnya. Harus dibuktikan. Apa sudah memberikan konseling, pembinaan, atau surat peringatan,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah menempuh jalur hukum terhadap pihak perusahaan. Tuduhannya, pihak perusahaan melakukan penggelapan BPJS, seperti dikatakan Ketut Gede Citarjana Yudiastra yang juga salah satu kuasa hukum ketujuh pekerja tersebut.

Menurutnya, penggelapan itu dilakukan dengan modus memotong gaji pekerja sebesar 1 persen. “Tapi kenyataannya, yang digaji Rp 800 ribu dipotong Rp 21 ribu. Yang Rp 1,7 juta dipotong Rp 21 ribu juga. Padahal satu persen dari Rp 800 ribu itu kan Rp 8 ribu. Satu persen dari 1,7 juta itu Rp 17 ribu,”  bebernya seraya menyebutkan bahwa pihaknya sudah melaporkannya ke Unit II Polres Buleleng.

Di sisi lain, pihak perusahaan yang turut hadir dalam proses mediasi tersebut enggan dimintai keterangannya soal pemberhentian tujuh pekerja tersebut. Begitu selesai mediasi, mereka menolak diwawancarai sejumlah awak media dan bergegas meninggalkan lokasi pertemuan.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia