Selasa, 19 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Plt Ketua DPD II Golkar Ditolak, Sugawa Serahkan ke Mahkamah Partai

19 Juni 2019, 20: 17: 26 WIB | editor : I Putu Suyatra

Plt Ketua DPD II Golkar Ditolak, Sugawa Serahkan ke Mahkamah Partai

Nyoman Sugawa Korry (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Pengurus DPD I Golkar Bali rupanya tidak mau ambil pusing dengan penolakan yang muncul pasca keluarnya keputusan mencopot enam kadernya dari posisi Ketua DPD II. Sekalipun, keputusan itu justru memantik reaksi keras dari akar rumput. Khususnya dari para kader di Badung dan Bangli.

Sekretaris DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, menegaskan agar semua kader untuk menahan diri dan menghormati mekanisme partai. Terlebih mereka yang keberatan dengan keputusan DPD I siap mengadukannya ke Mahkamah Partai. “Marilah kita hormati semua proses di Mahkamah Partai. Apapun keputusannya,” ujar Sugawa Korry, Rabu (19/6).

Menurutnya, biar Mahkamah Partai yang menyelesaikan persoalan yang muncul pasca dikeluarkannya keputusan pencopotan dan penunjukan Plt pada pengurus partai di enam kabupaten di Bali.

Apapun nanti hasilnya, sambung dia, semua pihak agar bisa menerimanya. Begitu juga dengan pihak DPD I jika pada nantinya Mahkamah Partai memenangkan gugatan pemohon. Dalam hal ini para kader yang pro Wayan Muntra, Ketua DPD II Golkar Badung, yang dicopot pengurus dibawah kepemimpinan Plt Ketua DPD I Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih.

“Dari provinsi juga akan menghormati apapun yang menjadi keputusan (Mahkamah Partai). Apakah keputusan kami disahkan atau tidak. Kalau tidak disahkan, ya dikembalikan jabatan itu,” jelas Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Bali ini.

Soal kewenangan menjalankan roda organisasi selama berlangsungnya proses gugatan ke Mahkamah Partai, Sugawa Korry menegaskan bahwa sesuai kewenangan dan struktur kelembagaan, keputusan DPD I-lah yang berlaku untuk tingkat di bawahnya.

“Sementara ini berproses, tentu mekanisme yang berlaku adalah siapa pimpinan yang diakui oleh organisasi setingkat di atasnya. Kalau kabupaten kan provinsi. Kalau provinsi kan DPP,” tandasnya.

Demikian halnya saat disinggung dengan ancaman mundur dari para kader, Sugawa menilai bahwa keputusan partai masih belum sepenuhnya dipahami kader. Dia mengklaim sudah ada penjelasan secara utuh kepada kader di bawah terkait latar belakang pencopotan tersebut.

"Mungkin penjelasan kami masih belum sampai ke bawah. Dalam Golkar itu tidak ada istilah pokoknya apa. Sekarang kan dasarnya apa?" tegasnya.

Disinggung soal sorotan kader Golkar Badung soal rangkap jabatan yang terjadi pada Plt Ketua DPD II Partai Golkar Badung, Wayan Suyasa, Sugawa tidak memungkiri hal tersebut. Namun pihaknya memastikan penataan jabatan secara structural akan dilakukan.

"Ya nanti setelah (putusan) Mahkamah Partai, (akan) ditata. Kalau untuk saat ini masih (rangkap). Kan belum diputuskan oleh Mahkamah Partai," pungkasnya.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia