Selasa, 19 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Bupati Artha Berharap, Pilkel Serentak Dilaksanakan Sesuai Jadwal

19 Juni 2019, 20: 56: 11 WIB | editor : Nyoman Suarna

Bupati Artha Berharap, Pilkel Serentak Dilaksanakan Sesuai Jadwal

Bupati Jembrana I Putu Artha (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, NEGARA - Setelah direkomendasikan untuk ditunda oleh legislative  lantaran dianggap dipaksakan, pelaksanaan tahapan pemilihan perbekel (Pilkel) serantak di 35 desa di Jembrana, kini kembali menunggu hasil konsultasi yang akan dilakukan kembali ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh legislatif dan eksekutif.

Bupati Jembrana I Putu Artha ditemui, Rabu siang (19/4),  mengatakan,  konsultasi tersebut akan segera dilaksanakan untuk meyakinkan pihak legislatif.

Pihaknya, kata Artha,  menunggu hasil koordinasi ke Kemendagri yang proses tahapannya dinilai dipaksakan oleh kalangan legislatif  lantaran Perda Jembrana Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pilkel tersebut, belum diubah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa.

“Kami selesaikan dengan konsultasi kembali ke Kemendagri. Kalau Mendagri mengabulkan apa yang dimohonkan teman-teman di dewan, ya.. kami tindak lanjuti,” jelasnya.

Terlebih lagi, menurutnya, masing-masing desa sudah mempersiapkan Pilkel sehingga tidak bermasalah. Menurut orang nomor satu di Bumi Mekepung ini, letak permasalahannya adalah terkait anggaran Pilkel yang bersumber dari APBDes yang sebenarnya sudah sejak awal sudah dikonsultasikan ke Kemendagri.

 “Di Perda Pilkel kan ada anggaran dari APBD.  Karena anggaran tidak mencukupi, jadi di APBD hanya Rp 1,8 mliar. Kekurangannya kami memohon kepada Depdagri, apa boleh dimasukkan dalam dana desa. Sesuai surat Kemendagri, sudah  diiyakan kekurangannya dibebankan ke APBDes masing-masing. Masalahnya kan itu saja,” ujarnya.

Berdasarkan surat dari Kemendagri tersebut, menurutnya, Pemkab Jembrana menetapkan jadwal pelaksanaannya 23 September mendatang. “Suratnya sudah ada di PMD sehingga kami berani melaksanakan bulan September. Tanpa itu, kami tidak berani,” paparnya.

Sedangkan, tambahnya, DPRD berharap pelaksanaan Pilkel diundur dan Perda direvisi, lantaran sesuai Perda, anggarannya harus ditanggung APBD, sehingga pihaknya kini akan meyakinkan kembali pihak legislatif.  “Kami yakinkan ke pusat sambil membawa bahan perubahan Perda itu. Supaya semuanya jalan, peraturannya supaya benar dan Pilkel bisa jalan,” tegasnya.

Pihaknya mengaku tidak ingin Pelaksanaan Pilkel mundur sebab tahapan Pilkel di desa kini sudah berjalan. “Jangan sampai nanti diundur, desa yang sudah menetapkan jumlah calon dan sudah menganggarkan di APBDes, akan tidak terpakai,” ujarnya.

Pihaknya menginginkan, konsultasi ke Kemendagri segera dilaksanakan, supaya kepastiannya bisa cepat. “Kemungkinan setelah Sidang, baru ke Jakarta konsultasi. Kalau memang diperbolehkan dan dibenarkan, tinggal memperjelas kembali kepada teman-teman dewan,” ungkapnya.

Pihaknya pun menyatakan, apabila pelaksanaan Pilkel diundur, agar juga dipikirkan dampaknya. Bahkan pihaknya tidak menampik panitia Pilkel di desa kini bertanya-tanya terkait adanya permintaan penundaan tahapan Pilkel yang telah berjalan.

“Mereka kan sudah membaca dari media, sekarang tinggal menunggu dari pusat. Kalau pusat diiyakan, kan tidak masalah. Teman-teman dewan kan takutnya jadi masalah karena dalam Perda dianggarkan dalam APBD,  tetapi kenyataannya desa juga menganggarkan. Padahal surat itu sudah ada dan mengiyakan anggaran juga dari desa, cuma Perdanya tidak sesuai dengan kenyataan,” pungkasnya.

(bx/tor/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia