Minggu, 08 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Balinese
Jenis Perkawinan Adat Bali

Kawin Peselang, Pinjam Laki - Laki untuk Menghamili, dan Itu Sah

20 Juni 2019, 11: 39: 31 WIB | editor : I Putu Suyatra

Kawin Peselang, Pinjam Laki - Laki untuk Menghamili, dan Itu Sah

Ilustrasi (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Perkawinan dalam masyarakat Bali, sama halnya dengan perkawinan dalam tatanan hukum positif di Indonesia yakni suatu norma yang termasuk dalam hukum keluarga. Dalam masyarakat Adat Bali, perkawinan dikenal dengan beberapa istilah seperti pewiwahan, nganten dan mekerab kambe, pewarangan dan lainnya.

Menurut Guru Besar Hukum Adat Bali, Profesor Wayan P Windia, untuk bentuk perkawinan, dalam masyarakat Bali dikatakan pria yang menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana sejak tahun 1986 ini mengenal dua bentuk perkawinan. Yakni perkawinan biasa dan perkawinan Nyentana. “Namun untuk sistem kekerabatan, sistem yang dianut oleh masyarakat Bali adalah sistem kekerabatan Patrilineal (kapurusa),” terangnya.

Bentuk perkawinan Nyentana sesungguhnya adalah jalan alternatif yang dapat dilewati oleh pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak laki-laki. Perkawinan Nyentana ini mempelai wanita yang berkedudukan sebagai kepurusa.

Perkawinan biasa adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan pihak perempuan meninggalkan rumahnya untuk melangsungkan perkawinan di rumah suaminya.

Dalam hal perkawinan biasa ini, para anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut secara langsung akan mengikuti garis keturunan dari pihak ayahnya. Pada umumnya orang Bali-Hindu dikatakan Windia melangsungkan perkawinan biasa. “Dari perkawinan tersebut, jarang terjadi permasalahan baik terkait dengan cara pelaksanaan upacara perkawinan hingga proses penyelesaian administrasi perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” paparnya.

Sedangkan perkawinan Nyentana dikatakan Windia hampir sama dengan proses perkawinan biasa. Perbedaan pokok kedua bentuk perkawinan ini terletak pada status hukum kedua mempelai.

Dalam perkawinan Nyentana status hukum mempelai perempuan berkedudukan sebagai laki-laki (kapurusa). “Dalam hal ini status suaminya disebut meawak luh (berstatus wanita atau predana), sementara istrinya berstatus kapurusa (berstatus laki-laki).

Untuk anak yang terlahir dari perkawinan jenis ini, dikatakan Windia akan mengukuti garis keturunan ibunya yang berstatus kapurusa. Adapun konsekuensi lain dari perkawinan nyentana ini adalah, bahwa pihak laki-laki secara hukum dianggap ninggal kedaton atau putus hubungan dengan keluarganya. “Sehingga segala haknya untuk meneruskan warisan menurut Hukum adat Bali juga dianggap gugur,” urai pria Kelahiran Desa Lodtunduh Gianyar ini.

Tak hanya itu, Windia mengatakan ada dua jenis perkawinan yang lain namun sudah sangat jarang dilakukan, kedua jenis perkawinan tersebut adalah perkawinan Matunggu dan Perkawinan Paselang. “Kedua jenis perkawinan ini sudah tidak dikenal lagi, namun dalam sejarahnya kedua jenis perkawinan ini pernah ada di Bali,” jelasnya.

Adapun pengertian dari perkawinan Matunggu adalah, sebuah bentuk perkawinan yang dijalankan apabila si suami tidak sanggup untuk membayar uang petukon (harga pembeli) istrinya. Karena itu, si suami terpaksa harus menunggu di rumah mertua, di sana si suami bekerja, biasanya mengerjakan sawah atau ladang hingga uang petukon dianggap lunas, barulah si suami bisa membawa istrinya pulang.

Selanjutnya adalah perkawinan Peselang, adalah bentuk perkawinan yang pada zaman dahulu lazim dilakukan di kalangan puri di Bali. “Tujuan dari perkawinan Peselang ini adalah untuk untuk mencegah terjadinya kacamput di puri tersebut,” lanjut Windia.

Perkawinan peselang ini adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan meminjam (peselang) laki-laki yang sudah kawin dari puri lain untuk kepentingan pembuahan keturunan untuk kelanjutan kewarisan di rumah si Perempuan. “Meminjam laki – laki, untuk menghamili. Pola ini ada zaman kerajaan dulu,” sambungnya.

Meskipun pada masa dahulu perkawinan peselang ini lumrah dilakukan di puri-puri yang tidak memiliki keturunan laki-laki, namun pada masa sekarang perkawinan jenis ini sudah tidak pernah dilakukan lagi. Sehingga hingga saat ini untuk jenis perkawinan ini dikatakan Windia belum ada penjelasan lebih lanjutnya.

Namun demikian, dalam keputusan Majelis Pengadilan Kerta di Denpasar Nomor. 2/1948 tertanggal 3 Februari 1948 dan berhubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, No. 23/pdt.G/2007/ PN.Dps. tgl 18 September 2007 dan dikuatkan dengan Putusan Makamah Agung RI No. 1042 K/PDT/2008, Tertanggal 21 Oktober 2008 menyatakan jika Perkawinan Peselang adalah Sah.

Dalam perkawinan ini dalam keputusan itu disebutkan jika tata caranya adalah dengan melakukan pengangkatan dua orang anak laki-laki secara sah, yaitu anak kandung dari si laku peselang itu dalam perkawinannya dengan istrinya yang lain. Dan yang kedua, anak laki-laki tersebut kemudian mewarisi secara sah di Puri yang baru tersebut dan kelanjutannya pewarisan tersebut dinyatakan sah berdasarkan yurisprudensi tersebut.

(bx/gek/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia