Kamis, 18 Jul 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Dewan Usulkan Pegawai TU Masuk Formasi CPNS

20 Juni 2019, 21: 09: 54 WIB | editor : Nyoman Suarna

Dewan Usulkan Pegawai TU Masuk Formasi CPNS

RAPAT : Rapat BKPSDM dengan Komisi I DPRD Tabanan, Kamis (20/6). (DEWA RASTANA/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, TABANAN – Pada tahun 2019, Kabupaten Tabanan mengusulkan 359 ASN untuk diangkat menjadi PPPK. Pengusulan itu pun dikritisi dewan agar nanti dalam penempatannya dapat merata.

Di samping itu, dewan juga meminta agar Pemkab Tabanan memperjuangkan nasib pegawai Tata Usaha (TU) untuk masuk dalam formasi CPNS. Karena saat ini, disinyalir pegawai TU kurang diperhatikan dan tak sedikit guru yang merangkap menjadi pegawai TU.

Hal tersebut terungkap dalam rapat yang digelar Komisi I DPRD Tabanan dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di ruang Komisi I DPRD Tabanan, Kamis (20/6). 

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi tersebut, juga dihadiri Sekretaris Komisi I Gusti Nyoman Omardani, I Wayan Widnyana dan I Made Suarta. Sementara dari pihak BKSDM dihadiri Kepala BKSDM I Wayan Sugatra didampingi Kabid Formasi Luh Putu Mahadi Santi Dewi beserta staff. 

Dalam kesempatan tersebut, Omardani mempertanyakan mengenai formasi pegawai TU. Dimana, menurutnya, saat ini keberadaan pegawai TU terutama di jenjang sekolah dasar memiliki peranan penting. Namun kenyataannya, dalam setiap pengangkatan ASN, tidak muncul formasi tersebut. "Padahal mereka ini mempunyai peranan sangat penting dalam hal administrasi," ujarnya.

Bahkan banyak sekolah dasar yang menjadikan guru pengajar sebagai pegawai TU karena memang terbatasnya tenaga. "Mumpung baru awal dan penyusunan, mengapa tidak coba kita kaji kemudian usulkan. Di samping kita perlu guru, kita juga perlu TU untuk memperlancar administrasi di sekolah masing-masing," sambungnya.

Hal tersebut diamini I Made Suarta. Menurutnya, keberadaan pegawai TU khususnya di jenjang sekolah SD sangatlah penting. Sehingga status mereka yang masih kontrak ataupun mengabdi sudah sepatutnya ikut diperjuangkan. "Pegawai TU memang harus ikut diperjuangkan," ungkapnya.

Ditambahkan oleh Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi, penempatan ASN nanti diharapkan merata di setiap kecamatan. Ia juga berharap formasi untuk ASN lebih diprioritaskan mengangkat pegawai status K2 maupun kontrak agar pemanfaatan ASN memang benar-benar sesuai kebutuhan. "Kami harapkan nanti merata dalam penempatan," tegasnya. 

Terkait hal tersebut Kepala BKSDM Tabanan, I Wayan Sugatra mengungkapkan, usulan untuk pegawai TU tersebut akan disampaikan ke pusat. Namun selama ini memang tidak ada formasi untuk petugas TU karena jabatan untuk pegawai TU tidak ada di sekolah. Sedangkan yang ada hanya kepala sekolah, guru kelas, guru penjaskes, dan guru agama. "Atas saran dari dewan itu, kami akan berkoordinasi ke pusat, bagaimana cara menjembatani. Karena peta jabatan itu datangnya dari pusat langsung," pungkas Sugatra.

(bx/ras/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia