Rabu, 13 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Warga Masih Bingung Zonasi, Disdikpora Tambah Klausul Juknis

24 Juni 2019, 16: 59: 12 WIB | editor : I Putu Suyatra

Warga Masih Bingung Zonasi, Disdikpora Tambah Klausul Juknis

Kepala Disdikpora Bangli I Nyoman Suteja (AGUS EKA PURNA NEGARA/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, BANGLI - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bangli menambah klausul pada petunjuk teknis (juknis) pemetaan zonasi SMP pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Ini dilakukan untuk meminimalis konflik akibat kerancuan yang terjadi di masyarakat.

Perlu diketahui, penerapan sistem zonasi SMP di Bangli sempat membuat warga bingung. Terutama bagi masyarakat yang hendak sekolah ke SMP Negeri 1 Bangli. Ada tiga kelurahan yang masuk dalam zonasi, yakni Kelurahan Kawan, Bebalang, dan Cempaga. Namun tidak semua banjar yang ada di tiga kelurahan itu masuk dalam zona.

Seperti misalnya di Cempaga. Ada tiga banjar atau dusun yang masuk dua zona SMP. Adalah Banjar Brahmana Bukit dan Puri Bukit yang bisa dikatakan dekat dengan SMPN 2 Bangli. Sedangkan Banjar Pakuwon Kelurahan Cempaga dekat dengan SMPN 5 Bangli. Hanya Banjar Pande, Cempaga, Brahmana Pande, dan Gunaksa yang masuk zona paling dekat dengan SMPN 1 Bangli.

Hal ini tentu dilematis. Sebab ketiga banjar yang sebelumnya dikatakan tidak masuk zona terdekat dengan SMPN 1 Bangli sebenarnya berjarak tak terlalu jauh. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB, telah diatur tentang zona SMP. Jarak antara domisili calon siswa dengan calon sekolah maksimal 6 kilometer.

Menyikapi informasi yang simpang siur terkait zonasi, Disdikpora menambah klausul pada juknis PPDB terkait zona. "Yang jelas kita tetap mengacu pada titik koordinat. Sekolah menjadi titik koordinat. Kalau dekat dengan SMPN 2 atau SMPN 1, ya boleh masuk (mendaftar) selagi masuk dalam zona," jelas Kepala Disdikpora Bangli I Nyoman Suteja, kemarin (24/6).

Suteja menampik adanya perubahan aturan mengenai pemetaan zona. Dia menegaskan, opini masyarakat terkait tiga banjar di Cempaga yang tidak masuk zona SMPN 1 Bangli juga tidak benar. "Kan kita pakai acuan zonasi itu. Yang jelas sekolah dijadikan titik koordinat," tegasnya lagi seraya mengatakan, perubahan juknis merupakan kebijakan daerah. Mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Pejabat asal Sidembunut, Bangli itu menegaskan, klausul yang ditambah pada juknis zonasi PPDB SMP, otomatis mengakomodasi keinginan warga dari tiga banjar di Cempaga. Yakni Brahmana Bukit, Puri Bukit, dan Pakuwon. "Warga di sana bisa memilih sekolah mana saja, asalkan terdekat dengan rumahnya," sambungnya.

Kepala SMPN 1 Bangli I Wayan Widiana Sandhi saat dikonfirmasi mengatakan, anak-anak di lingkungan Banjar Brahmana Bukit dan Puri Bukit bisa memilih ke SMPN 2 Bangli atau SMPN 1 Bangli. Demikian halnya untuk anak-anak di Banjar Pakuwon, bisa memilih ke SMPN 5 Bangli atau SMPN 1 Bangli. “Ketentuan itu mulai diterapkan tiga hari lalu," kata Widiana.

Dirinya tak menampik, warga Banjar Brahmana Bukit dan Puri Bukit sangat dekat ke SMPN 1 Bangli. "Banjar masuk kelurahan Cempaga. Sekolah juga ada di Cempaga. Kalau ke SMPN 2 Bangli juga dekat, walaupun ada di Kelurahan Kubu," ungkapnya kepada Bali Express.

Keluar dari masalah zona, SMPN 1 Bangli menetapkan kuota sebanyak 288 siswa. Sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 3 tentang Perubahan Zonasi, telah ditetapkan untuk jalur zonasi sebesar 80 persen. Jalur prestasi yang dulunya 5 persen sekarang menjadi 15 persen dan jalur khusus perpindahan tugas orangtua 5 persen. "Ini sudah mendapat persetujuan dari Disdik Bangli sebagai rujukan dalam penerimaan siswa baru,” pungkasnya. 

(bx/aka/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia