Rabu, 24 Jul 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Ancam Putus Sekolah, Orang Tua Murid Mesadu ke Perbekel Takmung

24 Juni 2019, 19: 10: 41 WIB | editor : Nyoman Suarna

Ancam Putus Sekolah, Orang Tua Murid Mesadu ke Perbekel Takmung

MESADU : Sejumlah orang tua siswa sekolah dasar mesadu ke Perbekel Desa Takmung, soal zonasi PPDB, Senin (24/6). (I MADE MARTAWAN/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, SEMARAPURA - Sekitar 30 orang tua murid secara bergilir mendatangi kantor Perbekel Desa Takmung, Senin (24/6). Beberapa dari mereka mengajak anaknya yang akan masuk SMP. Kedatangannya untuk mesadu (mengadukan) soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kedatangan para orang tua tersebut diterima Perbekel Takmung I Nyoman Mudita.

Mereka mengadu karena anaknya tidak mau mendaftar di zona yang telah ditentukan Dinas Pendidikan, yakni SMP Negeri Satu Atap (Satap) Takmung. Para lulusan SD yang masuk zona tersebut ingin sekolah di SMP 1 Banjarangkan. Alasannya, kualitas pendidikan Satap selama ini berbeda dengan SMP negeri lainnya. Jika tidak diberikan masuk di sekolah pilihannya, anak-anak tersebut mengancam putus sekolah.

 “Kalau saya sebagai orang tua, di mana saja anak sekolah tidak masalah. Apalagi sudah diatur pemerintah. Cuma anak saya tidak mau masuk di Satap,” beber salah satu orang tua siswa I Kadek Sugiarta. Sugiarta menuturkan, anaknya Komang Nugraha Ananta Putra menangis begitu tahu masuk zona SMP Satap.

 “Memang, kalau dari jarak lebih dekat SMP Satap. Tapi anak saya tidak mau sekolah di sana. Saya harus bagaimana,” tegas pria asal Dusun Losan, Desa Takmung yang anaknya lulus di SD N 3 Takmung tersebut.

Hal serupa juga ditegaskan orang tua lainnya, I Nyoman Casmana. Pria yang juga dari Losan itu mengakui, anaknya Popi Tria Lestari tidak mau sekolah di SMPN Satap. “Kami berharap ada kebijakan dari pemerintah. Kasihan anak-anak dipaksa sekolah di tempat yang tidak ia sukai,” ujarnya.

Casmana pun menegaskan, orang tua mesadu ke perbekel, bukan karena anaknya tidak mau sekolah di SMP Negeri Satap Takmung. Namun juga karena pemerintah tidak adil memberlakukan sistem zonasi. Itu mengacu surat dari SMPN Satap Takmung. Dalam surat tertanggal 22 Mei 2019 itu tercantum, SD yang masuk zona SMPN Satap Takmung, yakni SDN 2 Takmung, SDN 3 Takmung, dan SDN 4 Takmung.  Keputusan itu dinilai tidak adil karena lulusan SDN 1 Takmung, tempat SMP Satap pinjam gedung, ternyata masuk zona SMPN 1 Banjarangkan. “Seharusnya SDN 1 Takmung juga masuk zona Satap, baru benar,” ujar salah satu orang tua siswa sembari tertawa.

Perbekel Takmung I Nyoman Mudita tak berkomentar banyak soal protes orang tua siswa tersebut, karena merupakan ranah dinas pendidikan. Ia pun berharap masing-masing kepala SD yang masuk zona SMPN Satap Takmung melaporkan kondisi tersebut ke Dinas Pendidikan. “Apapun hasilnya, kumpulkan orang tua, sampaikan penjelasan Dinas Pendidikan,” jelas Mudita.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Klungkung Dewa Gde Darmawan mengungkapkan, sistem zonasi berdasarkan jarak, bukan berdasarkan asal sekolah. Tidak semua lulusan SDN 1 Takmung masuk zona SMPN 1 Banjarangkan. “Tergantung jaraknya,” ujar Darmawan.

Disinggung soal surat SMPN Satap Takmung yang membagi berdasarkan asal SD, Darmawan berjanji akan menelusuri. “Seharusnya sekolah (SMPN Satap Takmung) tidak perlu bersurat apapun,” ujarnya.

(bx/wan/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia